Koranindopos.com – JAKARTA – Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia kembali menjadi sorotan. Berdasarkan kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), distribusi BBM bersubsidi dinilai masih belum tepat sasaran.
Dalam studi yang dilakukan pada 2023, ditemukan bahwa sekitar 63 persen konsumen Pertalite justru berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyaluran subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu segera diperbaiki. Menurutnya, BBM subsidi seharusnya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Berdasarkan kajian INDEF di tahun 2023, sekitar 63 persen dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas,” ujar Andry dalam acara bertajuk Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Boncor Anggaran di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Ia menilai, ketidaktepatan sasaran ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga mengurangi efektivitas kebijakan subsidi sebagai instrumen perlindungan sosial. Ketika kelompok mampu turut menikmati subsidi, maka tujuan utama untuk membantu masyarakat rentan menjadi tidak optimal.
Lebih lanjut, INDEF mendorong pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi energi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan data yang lebih akurat. Upaya ini dinilai penting agar subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
Selain itu, isu ini juga berkaitan dengan upaya jangka panjang pemerintah dalam mendorong transisi energi, termasuk elektrifikasi kendaraan. Tanpa pembenahan subsidi, anggaran negara berpotensi terus terbebani dan menghambat percepatan kebijakan energi berkelanjutan.
Dengan temuan ini, reformasi kebijakan subsidi BBM menjadi semakin mendesak, agar distribusinya lebih adil, efisien, dan tepat sasaran.(dhil)
