Koranindopos.com, JAKARTA – Sebanyak tiga terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 didakwa merugikan negara Rp 622 miliar. Jaksa mengatakan korupsi itu dilakukan para terdakwa bersama mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
Sidang dakwaan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa (11/8/2026). Tiga terdakwa tersebut ialah eks staf khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, dan Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba. “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp 622.092.270.166,41 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.
Jaksa mengatakan perkara ini telah memperkaya sejumlah pihak dan 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PlHK) serta Koperasi Perahu. Jaksa mengatakan perkara ini memperkaya Gus Alex sejumlah Rp 330 juta dan USD5.233.800 atau sekitar Rp 93.344.823.000 dengan kurs Rp 17.840, sehingga totalnya menjadi Rp 93.674.823.000 (93,6 miliar). “Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 Dollar Amerika dan Rp 330 juta,” kata jaksa.
Jaksa mengatakan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023-2024 dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jaksa mengatakan pengaturan tersebut berdampak pada jemaah yang seharusnya berangkat tapi gagal diberangkatkan, dan ada jemaah yang tidak berhak berangkat malah diberangkatkan.
“Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu T0 jemaah haji khusus dengan masa tunggu X tahun (TX) tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK),” kata jaksa.
“Disertai dengan penerimaan fee percepatan dari para jemaah serta mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian kritis,” imbuhnya.
Jaksa mengatakan ada jemaah yang menggunakan kuota petugas haji khusus, ada praktik jual beli kuota petugas haji khusus, hingga ada jemaah yang didaftarkan Biro Perjalanan yang tidak terdaftar sebagai PIHK. Selain itu, jaksa mengatakan ada fee percepatan yang diberikan jemaah melalui PIHK.
Jaksa memerinci sumber perhitungan kerugian negara sebesar Rp 622 miliar dalam perkara ini. Berikut ini detailnya:
1. Selisih penerimaan dengan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2024 untuk Jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai Rp 438.218.328.446,48 (438,2 miliar)
2. Penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus Tahun 2024 senilai
Rp 39.954.729.719,93 (39,9 miliar)
3. Fee percepatan untuk pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 untuk Jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai Rp 143.917.149.000 (143,9 miliar). (dtk/mmr)
