Koranindopos.com, JAKARTA – Pemilu Israel yang akan digelar pada 27 Oktober mendatang juga akan diikuti oleh warga Arab yang ada di sana. Komite Pemilu Israel menyatakan pada hari Rabu (21/10) bahwa jumlah warga Arab di Israel yang berhak memilih dalam pemilihan Knesset mendatang adalah sekitar 1,159 juta, yang mewakili 18 persen dari total jumlah pemilih yang berhak.
Komite tersebut mengklarifikasi dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip media berbahasa Arab di Ramallah, SadaNews, bahwa jumlah total pemilih yang memenuhi syarat dalam pemilihan Knesset ke-26 adalah 7,3 juta. Sebanyak 6,5 juta di antaranya berdomisili tetap di Israel, sedangkan sisanya tinggal di luar negeri.
Warga Yahudi mencakup 77 persen dari mereka yang memenuhi syarat untuk memilih di antara penduduk Israel, termasuk 13,6 persen yang ultra-Ortodoks, sementara warga Arab mewakili 18%, dan lainnya mencakup 5 persen. Secara teori, partai-partai Arab seharusnya menjadi penentu kemenangan bila bergabung dalam salah satu kekuatan.
“Namun, proyeksi tersebut hanya menceritakan sebagian dari kisah perpecahan yang lebih dalam di jantung politik Palestina di Israel dan dilema yang dihadapi para pemilih Arab saat mereka mencoba melindungi hak-hak mereka – dan bahkan, keberadaan mereka – di jantung negara Israel yang semakin agresif, ” kata Amjad Iraqi, analisi senior masalah Israel dan Palestina dari International Crisis Group (ICG).
Mengingat kemungkinan kekurangan kursi di Knesset, logika menunjukkan bahwa blok anti-Netanyahu seharusnya bermitra dengan partai-partai Arab untuk menggulingkan perdana menteri yang telah lama menjabat dan sekutu sayap kanannya seperti Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Namun, prasangka politik lebih berpengaruh daripada perhitungan elektoral.
Hampir semua partai oposisi Yahudi bersikeras bahwa mereka tidak akan bersekutu dengan rekan-rekan Arab mereka , bahkan beberapa menolak untuk menerima mereka sebagai pendukung eksternal pemerintah minoritas. Beberapa, seperti pemimpin Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, secara terbuka menyatakan permusuhan mereka terhadap warga Palestina, dan beberapa, seperti pemimpin Together, Naftali Bennett, khawatir akan mengecewakan pemilih Yahudi yang masih terguncang akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Yang lain, seperti pemimpin Yesh Atid, Yair Lapid, enggan dibatasi oleh tuntutan partai-partai Arab. Eisenkot sendiri mengatakan bahwa ia berupaya membangun koalisi “mayoritas Zionis” dan bahwa tidak satu pun dari daftar partai Arab memenuhi kriterianya untuk bermitra, seperti mendukung wajib militer di angkatan darat atau di badan-badan sipil (yang sebagian besar ditentang oleh warga Palestina), mengakui Israel sebagai negara “Yahudi dan demokratis”. Artinya menerima karakter etno-nasionalisnya, dan menyebut Hamas sebagai organisasi teroris.
Meskipun dikucilkan dan didiskreditkan, kelompok Partai Arab yang disebut “Joint List atau HaReshima HaMeshutefet”, bersikeras bahwa mereka siap berperan dalam menentukan pemerintahan Israel berikutnya. Mereka tidak memiliki ilusi tentang koalisi yang dipimpin Eisenkot, yang para pemimpinnya menggemakan banyak pandangan sayap kanan Netanyahu. Meskipun demikian, kelompok Arab tersebut sangat percaya bahwa mandat baru untuk sayap kanan ekstrem dapat menjadi ancaman eksistensial bagi komunitas tersebut, apalagi bagi warga Palestina di wilayah pendudukan. (cnni/mmr)
