koranindopos.com – Jakarta, Tiga partai politik besar, yakni Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar, mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sejumlah anggotanya di DPR RI. Keputusan ini diambil menyusul gelombang kritik publik yang menilai sejumlah legislator tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat, hingga berujung pada aksi unjuk rasa dan kerusuhan.
PAN Copot Uya Kuya dan Eko Patrio
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN resmi menonaktifkan Uya Kuya dan Eko Patrio dari keanggotaan DPR RI, efektif per 1 September 2025. Keputusan tersebut tertuang dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Viva Yoga Mauladi.
“Langkah ini diambil untuk menjaga kehormatan, disiplin, dan integritas wakil rakyat PAN di DPR. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan percaya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan bangsa,” ujar Viva, Minggu (31/8/2025).
Uya Kuya dan Eko Patrio sebelumnya menuai kecaman publik setelah berjoget di Sidang Tahunan MPR/DPR pada 15 Agustus 2025, bertepatan dengan pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Aksi tersebut dianggap melukai perasaan masyarakat, terlebih di tengah sorotan terhadap gaji dan tunjangan fantastis anggota DPR.
Kritik semakin tajam ketika Eko Patrio mengunggah video parodi di akun TikTok pribadinya, yang dinilai meremehkan suara publik. Akibat gelombang kemarahan massa, rumah mewah keduanya di Jakarta digeruduk dan dijarah warga pada 30 Agustus.
NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
DPP Partai NasDem juga menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI. Keputusan itu diumumkan Sekjen NasDem, Hermawi F. Taslim, pada Minggu (31/8/2025).
“Dalam mengemban aspirasi rakyat, pernyataan mereka telah menyinggung dan mencederai perasaan masyarakat. Karena itu, DPP menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, efektif mulai 1 September 2025,” kata Hermawi.
Ahmad Sahroni menuai kecaman setelah menyebut wacana pembubaran DPR sebagai “mental orang tolol sedunia” dalam sebuah kunjungan kerja. Sementara Nafa Urbach dikritik karena mendukung tunjangan rumah Rp50 juta serta pernyataannya soal kemacetan menuju Senayan.
Rumah keduanya di Jakarta Utara dan Bintaro juga menjadi sasaran amuk massa, yang merusak dan menjarah isi kediaman.
Golkar Nonaktifkan Adies Kadir
Partai Golkar turut menonaktifkan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, setelah pernyataannya terkait kenaikan tunjangan anggota dewan menimbulkan polemik.
“DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir, efektif per 1 September 2025, dengan mempertimbangkan eskalasi sosial yang meningkat. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama,” ujar Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, Minggu (31/8/2025).
Adies sebelumnya menyebut tunjangan beras dan bensin anggota DPR naik, bahkan menyebut wajar jika tunjangan rumah mencapai Rp50 juta per bulan. Pernyataannya dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat, meski belakangan ia sempat melakukan klarifikasi.
Gelombang Protes dan Eskalasi Massa
Langkah tegas tiga partai ini menyusul unjuk rasa besar sejak 25 Agustus 2025, yang awalnya berlangsung damai namun berujung ricuh. Massa marah setelah seorang pengemudi ojek online wafat akibat terlindas kendaraan taktis dalam aksi.
Selain merusak fasilitas umum, massa juga menyerang dan menjarah rumah pribadi sejumlah anggota dewan yang dinilai tidak empati terhadap kesulitan rakyat. (hai)
