koranindopos.com – Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 10 persen masyarakat dari kelompok ekonomi atas yang menerima bantuan iuran dalam program BPJS Kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Temuan tersebut diperoleh setelah pemerintah melakukan sinkronisasi data antara penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil konsolidasi data menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Rabu (15/4/2026), Budi menjelaskan bahwa dana bantuan yang seharusnya difokuskan untuk masyarakat miskin dan rentan ternyata juga dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat mampu.
“Bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan setelah kita konsolidasikan data di BPS,” ujar Budi.
Pernyataan ini menyoroti pentingnya pembaruan dan validasi data penerima bantuan agar program subsidi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Pemerintah sendiri terus berupaya memperbaiki sistem pendataan agar bantuan iuran benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem jaminan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, akurasi data penerima bantuan menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan keadilan distribusi anggaran negara.
Ke depan, Kementerian Kesehatan bersama lembaga terkait berkomitmen untuk meningkatkan integrasi data dan memperketat verifikasi penerima bantuan, guna meminimalkan potensi penyimpangan serta meningkatkan efektivitas program jaminan kesehatan nasional.(dhil)
