koranindopos.com, MEDAN — Maraknya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban sindikat online scammer di Kamboja memicu perhatian serius dari kalangan akademisi. Melalui riset hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Tahun 2026, tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mengkaji secara mendalam strategi komunikasi politik pemerintah dalam menangani krisis tersebut.
Tim peneliti yang terdiri dari Dosen UMJ, Dr. Nani Nurani Muksin, dan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMJ, Muhamad Hapipi, menggelar pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD) di Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara pada Kamis, 2 Juli 2026.
Selain FGD, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk pejabat Kementerian P2MI, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), serta para purna-PMI yang pernah bekerja di Kamboja. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi elemen komunikator, pesan, media, komunikan, serta strategi efektif dalam penanganan kasus online scammer.
Dr. Nani Nurani Muksin memaparkan bahwa fenomena penjebakan pekerja migran ini bukan semata-mata masalah kejahatan siber, melainkan juga tantangan komunikasi publik.
“Karena itu diperlukan strategi komunikasi politik yang mampu menjangkau masyarakat sejak sebelum mereka memutuskan bekerja ke luar negeri,” ujar Dr. Nani.
Menurutnya, informasi yang disampaikan oleh pemerintah harus dikemas agar mudah dipahami, khususnya bagi kelompok usia produktif yang kerap menjadi target utama rekrutmen nonprosedural melalui media sosial. Ia menekankan bahwa edukasi tentang migrasi aman tidak cukup hanya melalui jalur formal, tetapi harus secara aktif memanfaatkan berbagai kanal digital yang dekat dengan keseharian masyarakat.
Langkah penelitian ini mendapat apresiasi dari Kepala BP3MI Sumatera Utara, Kombes Pol. Budi Novijanto. Ia menegaskan bahwa hasil riset berbasis akademik sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan dan strategi komunikasi pelindungan calon pekerja migran.
“Melalui penelitian ini, diharapkan lahir rekomendasi yang dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah semakin banyak warga Indonesia menjadi korban jaringan online scammer,” tutur Kombes Pol. Budi.
Dalam sesi FGD tersebut, para pemangku kepentingan membedah berbagai tantangan utama di lapangan. Beberapa isu yang disorot meliputi masifnya pola rekrutmen digital, rendahnya literasi masyarakat terkait migrasi aman, serta pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menyebarkan pesan pencegahan secara masif.
Sementara itu, Muhamad Hapipi, yang juga merupakan pegawai di Biro Umum Kementerian P2MI, menyatakan bahwa penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan pelindungan PMI.
“Dari perspektif komunikasi, diperlukan strategi komunikasi politik yang lebih efektif, adaptif, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang rentan menjadi sasaran perekrut melalui media digital. Melalui penelitian ini, kami ingin menghasilkan rekomendasi berbasis akademik yang dapat mendukung penyusunan kebijakan komunikasi publik,” jelas Hapipi.
Ia menekankan bahwa sinergi antara akademisi dan pemerintah adalah kunci untuk membangun literasi migrasi yang kuat sekaligus membentengi masyarakat dari ancaman kejahatan transnasional.
“Harapannya, hasil penelitian ini tidak hanya berhenti sebagai luaran akademik penerima hibah Kemdiktisaintek, tetapi juga dapat menjadi masukan strategis dalam menyusun pola komunikasi publik yang berdampak untuk melindungi PMI yang ingin bekerja di luar negeri,” pungkasnya. (doe)
