Koranindopos.com, JAKARTA — Aksi demonstrasi Mahasiswa Pembela Rakyat (MPR) di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (13/8), menyoroti kebijakan moratorium dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
MPR menilai moratorium tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha yang telah menyiapkan dapur, tenaga kerja, bahan baku, hingga rantai pasok untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Dalam aksi tersebut, massa juga mempertanyakan adanya dugaan pengerahan sejumlah orang yang disebut berupaya menghadang masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.
Perwakilan MPR meminta BGN memberikan penjelasan secara terbuka terkait dugaan tersebut. Menurut mereka, penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dihormati.
Selain persoalan aksi, MPR menyoroti dampak moratorium terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dapur yang telah dipersiapkan dinilai tidak hanya berkaitan dengan program MBG, tetapi juga melibatkan tenaga kerja, UMKM, petani, produsen pangan, dan pelaku usaha lokal.
Karena itu, MPR mendorong pemerintah, termasuk BGN dan Sudaryono, untuk memberikan kepastian terhadap dapur yang telah siap dan memenuhi persyaratan.
“Jangan hanya menyampaikan pernyataan. Kalau dapur sudah memenuhi persyaratan, sebaiknya segera dijalankan. Yang bermasalah diperbaiki, bukan seluruhnya dibuat berhenti,” ujar perwakilan MPR.
MPR berharap program MBG dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat. Dapur MBG diharapkan mampu membuka lapangan kerja, melibatkan UMKM, serta menyerap bahan pangan dari petani dan produsen lokal.
MPR juga mengingatkan agar perbedaan pandangan terkait kebijakan MBG diselesaikan melalui dialog dan langkah konkret, bukan dengan tindakan yang berpotensi membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Dengan demikian, pemerintah diharapkan segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan moratorium serta memastikan program MBG tetap berjalan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan pelaku ekonomi di daerah. (*)
