Koranindopos.com – JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan melakukan revitalisasi terhadap 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan NTT masih menjadi salah satu daerah prioritas revitalisasi pendidikan. Hal tersebut tidak terlepas dari masih adanya sekolah yang berada di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Salah satu sekolah yang menjadi prioritas penanganan adalah SDN Mboeng di Kabupaten Manggarai Timur.
Program revitalisasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekaligus memperluas pemerataan layanan pendidikan bagi siswa di NTT.
Sepanjang 2026, anggaran yang dialokasikan untuk program revitalisasi satuan pendidikan di NTT mencapai Rp1.208.684.805.539.
Anggaran tersebut menyasar 1.487 satuan pendidikan di berbagai jenjang.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI) Gogot Suharwoto mengatakan peningkatan anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas pemerataan layanan pendidikan.
“Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi sasaran revitalisasi dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperluas pemerataan layanan pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana,” kata Gogot, dikutip dari laman Kemendikdasmen, Senin (14/9/2026).
Sejak program revitalisasi dimulai, sekolah-sekolah di NTT telah menerima manfaat dari program tersebut.
Tercatat 580 sekolah di NTT mendapatkan program revitalisasi dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan total anggaran mencapai Rp603,5 miliar.
Rinciannya meliputi:
- 43 PAUD: Rp15,83 miliar
- 234 SD: Rp160,73 miliar
- 174 SMP: Rp248,58 miliar
- 64 SMA: Rp75,96 miliar
- 44 SMK: Rp64,75 miliar
- 9 SLB: Rp16,47 miliar
- 8 SKB/PKBM: Rp6,9 miliar
Selain revitalisasi sekolah yang sudah ada, pemerintah juga membangun empat Unit Sekolah Baru (USB) di NTT dengan anggaran Rp14,3 miliar.
Pembangunan tersebut terdiri atas tiga PAUD dan satu SMA yang tersebar di Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara, dan Sumba Barat.
Selain pembangunan dan perbaikan infrastruktur, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap aspek digitalisasi pembelajaran.
Gogot mengatakan sekolah-sekolah di NTT telah mendapatkan bantuan digitalisasi pembelajaran senilai Rp297,27 miliar pada 2025.
Program tersebut menjangkau sebanyak 8.985 sekolah di NTT.
“Anak-anak kita membutuhkan ruang belajar yang aman dan nyaman, tetapi pada saat yang sama mereka juga berhak mendapatkan akses terhadap pembelajaran yang semakin berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman,” ujar Gogot.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur dan digitalisasi pembelajaran merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan.
“Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi bukanlah pilihan salah satu. Keduanya berjalan bersama untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, termasuk bagi anak-anak di Nusa Tenggara Timur,” lanjutnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo menyambut baik program revitalisasi yang dilakukan pemerintah pusat.
Menurut Ambrosius, bantuan tersebut menjadi sangat penting mengingat kemampuan fiskal pemerintah daerah NTT masih terbatas.
“Ini sebagai kesempatan teristimewa kami, Provinsi NTT dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Pemerintah pusat memberikan perhatian, dan pemerintah provinsi tentu akan mendukung, mengawal, serta ingin memastikan agar program strategis nasional ini bisa berlangsung dengan baik,” katanya.
Pemprov NTT juga berkomitmen mengawal pelaksanaan program agar revitalisasi berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Ambrosius berharap program tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan pendidikan di wilayah NTT.
“Target kita bahwa pendidikan bermutu untuk semua bisa kita wujudnyatakan di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.
Revitalisasi ribuan satuan pendidikan di NTT menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan.
Dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun, pemerintah tidak hanya memperbaiki kondisi fisik sekolah, tetapi juga berupaya memastikan siswa di daerah 3T memperoleh lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
Program tersebut sekaligus dilengkapi dengan dukungan digitalisasi pembelajaran agar siswa di NTT memiliki akses terhadap proses belajar yang semakin relevan dengan perkembangan teknologi.
Pemerintah berharap sinergi antara revitalisasi infrastruktur, digitalisasi, serta pengawasan pemerintah daerah dapat memperkuat upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, termasuk bagi anak-anak di NTT.(dhil/dtk)
