Koranindopos.com, Sorong – Pemulihan keamanan di Papua Barat Daya membutuhkan kerja sama aparat, pemerintah, dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menilai pendekatan kemanusiaan perlu berjalan bersama upaya menjaga stabilitas wilayah.
Hal itu disampaikan Dudung saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menerima laporan mengenai kondisi keamanan serta langkah penanganan yang dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Dudung menegaskan, penanganan gangguan keamanan harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Ia menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar aparat tidak hanya mengandalkan tindakan tegas, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang mengutamakan kemanusiaan.
“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung.
Menurut dia, komunikasi dan pendekatan persuasif diharapkan dapat mendorong kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Upaya tersebut menjadi bagian dari penanganan keamanan yang turut memperhatikan kepentingan masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Dudung juga mendapat penjelasan dari Komandan Korem 181/Praja Vira Tama Brigjen TNI Slamet Riadi dan Kepala BIN Daerah Papua Barat Daya Brigjen TNI Mar Hernawan Hadiwijaya. Keduanya memaparkan kondisi keamanan terkini di Papua Barat Daya yang dilaporkan kondusif.
Dudung mengapresiasi koordinasi yang dilakukan jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait. Ia menilai situasi aman menjadi salah satu syarat agar program pemerintah dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegasnya.
Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Hengki Haryadi mengatakan, penanganan persoalan keamanan di wilayahnya melibatkan banyak pihak. Selain kepolisian, dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten, TNI, BIN, serta tokoh masyarakat dibutuhkan untuk menyatukan langkah.
“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.
Ia menekankan pentingnya koordinasi agar setiap langkah penanganan keamanan sejalan dengan program pembangunan. Menurutnya, upaya menjaga stabilitas tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh masing-masing lembaga.
“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” ujar Hengki.
Dalam menjalankan tugas, Hengki juga meminta personel Polri tetap profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kehadiran aparat, kata dia, harus mendukung terciptanya keamanan sekaligus menjaga hubungan baik dengan warga.
“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Hengki memaparkan perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Polda Papua Barat Daya mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi serta pendekatan kemanusiaan. Rapat tersebut juga diisi paparan dari unsur TNI dan BIN, serta dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pemerintah berharap koordinasi tersebut dapat menjaga situasi keamanan tetap kondusif sekaligus mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Papua Barat Daya.(BRG/Kul)
