BOYOLALI, koranindopos.com – Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, berharap pemerintah kabupaten dan kota memiliki perangkat Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam menggerakkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Saat ini hanya beberapa provinsi atau kabupaten-kota yang memiliki penyuluh KB non PNS, salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat.
“Penyuluh KB non PNS di Jawa Tengah tidak ada yang digerakkan dari pemerintah provinsi,” ujar dr. Hasto Wardoyo.
Hasto melakukan rangkaian road show selama dua hari di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk menyampaikan bantuan anggaran dan kegiatan BKKBN kepada pemerintah kabupaten/kota dalam program vaksinasi bagi keluarga dan program pendampingan keluarga untuk percepatan penurunan stunting.
Sehari sebelumnya, dr. Hasto telah bertemu dengan Bupati Indramayu, Bupati Majalengka, Bupati Pekalongan, dan Wakil Walikota Semarang.
Mencontohkan Kabupaten Boyolali, dr. Hasto mengatakan bahwa wilayah ini tidak memiliki PLKB non PNS. Padahal terdapat 267 desa namun ditangani hanya oleh 31 PLKB.
Bagi daerah yang memiliki jumlah PLKB terbatas, dr. Hasto berharap agar para bupati mengajukan formasi tersebut. Sehingga program Bangga Kencana hingga percepatan penurunan stunting dan vaksinasi Covid-19 bagi keluarga di daerah berjalan optimal.
Mengutip data yang ada, dr. Hasto menyebut program vaksinasi Covid-19 di Jawa Tengah berjalan dengan bagus. Capaiannya sebesar 60 persen. Sementara cakupan lansia yang sudah divaksinasi di Kabupaten Boyolali terbilang cukup tinggi.
Demikian juga angka stunting di Jateng, berdasarkan data, cukup bagus. Saat ini prevalensi stunting di provinsi itu 8,7 persen, di antaranya di Solo sebesar 6 persen. Capaian ini jauh di bawah kondisi nasional yang di 2019 berada di level 27 persen.
Bandingkan dengan Jabar yang beberapa kabupatennya memiliki prevalensi stunting di atas 27 persen, di antaranya Kabupaten Majalengka.
Sementara itu, dr. Hasto Wardoyo yang mendapatkan informasi dari Wakil Walikota, bahwa Kota Semarang memiliki penduduk 1,6 juta dan angka stuntingnya 3 persen. “Ini luar biasa, saya belum menemukan di kota kota lain, bahkan rata-rata 6 persen,” tandas dr. Hasto.
Kunci dari keberhasilan Kota Semarang menekan angka stunting, menurut dr. Hasto, karena sistem yang dikerjakan terstruktur, sistematis, dan dikeroyok dari segala penjuru.
“Kebijakan Pemkot Semarang sangat baik. Semua kelurahan ada bidannya. Ibu hamil di sini juga ada sistem pengawalannya. Jadi, kami optimis Semarang sangat layak menjadi pilot project secara nasional,” ujar dr. Hasto. (rls/riz).
