koranindopos.com – Jakarta. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2022.
Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat memberikan arahan pada acara Penganugerahan Penghargaan Wilayah Tertib Administrasi (WTA) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022 di Lingkungan Kementerian Perdagangan di Jakarta, pada hari ini, Rabu (7/12).
Hadir pada acara ini Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Salamat Simanullang, perwakilanperwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia, serta perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yakni Inspektur Jenderal Didid Noordiatmoko.
“Saya harapkan kita terus bekerja lebih baik melakukan penguatan sistem pengendalian internal efektif dalam melaksanakan APBN dan anggaran 2002 yang akan berakhir dan bersiap nanti untuk 2023,” kata Mendag Zulkifli Hasan.
Mendag Zulkifli Hasan mengapresiasi segenap komponen di lingkungan Kemendag dalam melakukan berbagai langkah demi terciptanya tata kelola perdagangan yang baik. “Saya meminta seluruh Unit Eselon I agar segera berbenah, melakukan perbaikan dan identifikasi hal-hal yang perlu diperkuat dan diperbaiki dalam waktu dekat. Ke depan, saya berharap semua Unit Eselon I Kementerian Perdagangan bisa mendapatkan Predikat WTA,” lanjutnya.
Mendag Zulkifli Hasan berpesan kepada seluruh jajaran di Kementerian Perdagangan agar meningkatkan kualitas tata kelola, mengelola anggaran yang dibelanjakan agar dapat membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, agar seluruh Eselon I dan II memberikan perhatian yang lebih lagi agar semakin banyak Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK ataupun predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Agar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, termasuk pelayanan perizinan semakin hari menjadi semakin dipermudah, cepat, dan transparan. Saya ingin agar Opini BPK atas Laporan Keuangan dikembalikan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” imbuh Mendag Zulkifli Hasan.
Dalam acara ini, Mendag Zulkifli Hasan menyerahkan 8 predikat hasil penilaian 2022 kepada Unit Eselon I. Adapun Predikat WTA dengan predikat tertinggi yaitu Predikat Utama diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Predikat Madya diserahkan kepada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Perdagangan; serta Predikat Pratama diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
Selain itu, 2 unit kerja Kemendag mendapat penghargaan predikat WBK dan 1 unit kerja Pelayanan Publik di Kemendag turut mendapatkan apresiasi atas peraih Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori “Pelayanan Prima”. Unit kerja penerima predikat WBK yaitu Balai Standardisasi dan Metrologi Legal (BSML) Regional I dan BSML Regional IV. Sementara penerima apresiasi “Pelayanan Prima” yaitu Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu. Seluruh penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas di Jakarta pada Selasa (06/12).
“Penghargaan-penghargaan tersebut juga harus memacu kinerja Kementerian Perdagangan, khususnya peningkatan ekspor dan perluasan akses pasar ke pasar non tradisional. Selain itu, tentu harus mampu juga kita mendorong penggunaan produk dalam negeri,” tambah Mendag.
Didid menambahkan, WTA merupakan wujud komitmen Kementerian Perdagangan untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam perkembangan pelaksanaannya, penilaian WTA terus dikembangkan menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan praktik di bidang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Diharapkan pembangunan WTA ini tidak sekedar berbasis dokumen (document based) semata, namun mampu mewujudkan tata kelola yang lebih baik dalam rangka memicu kinerja Kemendag,” imbuh Didid. (ris)
