koranindopos.com – Jakarta. Kinerja sektor eksternal tentunya telah berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari persentase transaksi berjalan terhadap PDB yang berada pada nilai positif, peningkatan cadangan devisa yang mencapai USD 139,4 milyar pada Januari 2023, serta penurunan secara bertahap persentase utang luar negeri Indonesia.
Neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2023 mengalami surplus USD 3,87 miliar, utamanya berasal dari sektor non-migas sebesar USD 5,29 miliar. Ini melanjutkan tren surplus sejak Mei 2020. Sebelumnya, sepanjang tahun 2022, nilai surplus perdagangan Indonesia mencapai USD 54,46 miliar.
Untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus memperhatikan berbagai kebijakan di jangka menengah dan panjang. Pemerintah telah memutuskan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Hal ini dilakukan karena meskipun neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2022 terus mengalami surplus, namun cadangan devisa belum mengalami kenaikan yang signifikan.
“Pemerintah terus mendorong revisi regulasi terkait devisa, terkait dengan PP nomor 1 Tahun 2019. Kita lihat neraca perdagangan positif tidak tertransmisikan terhadap cadangan devisa. Nah, revisi yang akan diatur dalam PP 1 adalah terkait dengan produk hilirisasi dari SDA,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan arahannya secara daring dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Rabu (1/03).
Pemerintah saat ini tengah melakukan optimalisasi ekspor ke pasar India dan ASEAN. Hal ini merupakan strategi kompensasi penurunan ekspor akibat pelambatan ekonomi global tahun 2023.
Apabila melakukan optimalisasi ekspor dari 10% Untapped Market dihitung dengan basis komoditas berdaya saing tinggi berdasarkan RCA ke India dan ASEAN, potensi gain yang bisa kita dapat sebesar USD 73,52 miliar.
Pemerintah juga terus mendorong berbagai perjanjian perdagangan internasional, di mana saat ini terdapat 18 perjanjian perdagangan internasional yang dalam proses perundingan (on-going), 34 perjanjian yang telah diimplementasikan (concluded/implemented), dan 17 perjanjian yang tengah diajukan (being proposed/explored).
Guna mendukung peningkatan ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Pemerintah juga melakukan transformasi ekonomi yang bertujuan untuk membangun industri bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi. Hilirisasi ini akan terus dilanjutkan, tidak hanya berhenti di nikel, namun juga akan dilakukan terhadap bijih timah, tembaga dan bauksit.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengingatkan bahwa koordinasi yang kuat sangat diperlukan dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi di tahun 2023. “Kita membutuhkan koordinasi yang kuat antar kementerian.
Dan berterima kasih dengan Menteri Perdagangan yang selama ini juga telah menjaga iklim yang sangat baik, sehingga tentunya ekspor impor bisa berjalan lancar dan mendukung positifnya sektor manufaktur,” ungkap Menko Airlangga.
Turut hadir secara luring dan daring dalam kesempatan tersebut diantaranya Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri I BUMN, Gubernur Lampung, dan para Pejabat Tinggi Madya Kementerian/Lembaga terkait. (ris)
