koranindopos.com – Penajam Paser Utara, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Senin (12/08/2024). Dalam sidang kabinet perdana di IKN ini, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa investasi untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp56,2 triliun, di luar anggaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Hari ini, perlu saya sampaikan bahwa investasi yang masuk sudah mencapai Rp56,2 triliun, di luar anggaran dari APBN,” ungkap Presiden Jokowi dalam pengantar sidang tersebut.
Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, sebanyak 55 investor telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama di IKN. Investasi ini mencakup berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan dengan 6 investor, kesehatan dengan 3 investor, serta retail dan logistik dengan 10 investor.
Selain itu, terdapat 8 investor di sektor perhotelan, 14 investor di sektor kantor dan perbankan, 9 investor di sektor hunian dan area hijau, serta 3 investor di sektor media dan teknologi.
“Ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara juga akan mengedepankan ekonomi hijau dan ekonomi digital, yang akan mendukung jalannya pemerintahan di sini. Ini mencakup pusat data, pusat keuangan, dan lain-lain,” jelas Presiden.
Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa kepindahan ke Ibu Kota Nusantara bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi juga perpindahan pola pikir, pola kerja, dan mobilitas. IKN dirancang untuk menjadi kota yang sepenuhnya ramah lingkungan, dengan mobilitas yang mengandalkan kendaraan listrik dan energi hijau.
“Mobilitas di Ibu Kota Nusantara semuanya memakai kendaraan listrik dan energinya menggunakan energi hijau. Bangunannya juga diarahkan ke konsep green building, dengan aksesibilitas yang diprioritaskan untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda,” tambah Jokowi.
Pemerintah berharap, melalui investasi dan pendekatan ini, Ibu Kota Nusantara tidak hanya menjadi pusat pemerintahan yang modern, tetapi juga menjadi simbol dari masa depan yang berkelanjutan bagi Indonesia. (hai)
