koranindopos.com – Jakarta, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons salah satu tuntutan utama para buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Indonesia.
Dalam keterangannya, Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan PHK yang tengah menjadi sorotan. Ia menyampaikan bahwa langkah-langkah mitigasi dan penanganan telah dilakukan secara lintas sektor.
“Kalaupun memang benar masih ada di beberapa tempat terjadi PHK, justru di situlah kami mengambil langkah,” ujar Prasetyo Hadi pada Rabu (30/4/2025).
Menurutnya, pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak pekerja yang terdampak tetap terpenuhi. “Kita terus berkoordinasi untuk bisa memitigasi sekaligus jika terjadi PHK, maka bagaimana cara menangani, memenuhi hak-hak teman-teman pekerja,” lanjutnya.
Lebih jauh, pemerintah juga mendorong upaya penciptaan lapangan kerja baru sebagai solusi jangka panjang atas tingginya angka PHK. “Dan kemudian juga sesegera mungkin bagaimana kita mengatasi dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru,” tutur Prasetyo.
Komitmen pemerintah dalam isu ketenagakerjaan, lanjutnya, tidak hanya fokus pada perlindungan pekerja, tetapi juga menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. “Pemerintah akan terus menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas,” ujarnya.
Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa dalam dua bulan pertama tahun 2025, sebanyak 18.610 pekerja telah terkena PHK. Jumlah ini melonjak hampir enam kali lipat dibandingkan bulan Januari. Provinsi Jawa Tengah mencatat angka tertinggi dengan 10.677 kasus, atau sekitar 57% dari total nasional, diikuti oleh Riau (3.530 PHK), DKI Jakarta (2.650 PHK), Jawa Timur (978 PHK), dan Banten (411 PHK).
Peringatan Hari Buruh 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di tengah tantangan ekonomi nasional. (hai)
