Koranindopos.com – JAKARTA — Adopsi kecerdasan buatan (AI) yang semakin luas mendorong perusahaan untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap keamanan teknologi informasi (TI). Penelitian terbaru Kaspersky menunjukkan, 41 persen perusahaan secara global menyatakan bahwa penggunaan AI membuat mereka meningkatkan investasi di bidang keamanan informasi.
Di kawasan Asia Pasifik, organisasi mengadopsi AI dengan tingkat kematangan yang berbeda-beda. Bersamaan dengan meningkatnya penggunaan teknologi tersebut, muncul pula kekhawatiran terhadap berbagai risiko, mulai dari kerentanan AI, deepfake, hingga penggunaan alat AI pihak ketiga oleh karyawan.
Survei yang dilakukan pusat penelitian internal Kaspersky menunjukkan 13 persen perusahaan di Asia Pasifik mengidentifikasi kerentanan AI sebagai salah satu ancaman keamanan siber utama.
Meski demikian, eksploitasi kerentanan perangkat lunak masih menjadi kekhawatiran terbesar dengan persentase 20 persen, disusul phishing sebesar 19 persen.
Kekhawatiran terhadap kerentanan AI juga berbeda di setiap negara. India mencatat proporsi tertinggi dengan 20 persen, diikuti Malaysia 15 persen, Thailand dan Vietnam masing-masing 13 persen, Indonesia 10 persen, serta China 7 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa risiko keamanan yang berkaitan dengan AI mulai menjadi bagian dari pertimbangan organisasi ketika menyusun strategi keamanan siber.
Ancaman terhadap keamanan AI tidak hanya berasal dari pihak eksternal. Penggunaan alat AI pihak ketiga oleh karyawan tanpa pengawasan perusahaan juga menjadi perhatian.
Fenomena yang dikenal sebagai shadow AI terjadi ketika karyawan menggunakan layanan AI eksternal, seperti ChatGPT dan DeepSeek, untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa pengelolaan atau persetujuan organisasi yang memadai.
Sebanyak 30 persen responden di Asia Pasifik mengidentifikasi perilaku tersebut sebagai faktor risiko yang umum terjadi.
India menjadi negara dengan proporsi tertinggi, yakni 36 persen, disusul Malaysia 35 persen, Vietnam 33 persen, China 31 persen, Indonesia 24 persen, dan Thailand 18 persen.
Penggunaan layanan AI eksternal secara tidak terkendali berpotensi meningkatkan risiko kebocoran data, terutama ketika karyawan memasukkan informasi perusahaan atau dokumen internal ke dalam layanan pihak ketiga.
Meski demikian, sebagian besar organisasi tidak sepenuhnya melarang penggunaan AI pihak ketiga.
Survei Kaspersky menunjukkan 60 persen organisasi di Asia Pasifik mengizinkan karyawan menggunakan alat AI pihak ketiga dengan sejumlah batasan.
Pembatasan tersebut antara lain berupa larangan mengunggah nama perusahaan maupun dokumen internal ke layanan AI eksternal. Perusahaan juga memberikan pedoman dan pelatihan agar teknologi tersebut digunakan secara lebih aman.
Pendekatan serupa diterapkan di sejumlah negara. China mencatat 62 persen organisasi yang menerapkan kebijakan tersebut, sementara India, Malaysia, dan Vietnam masing-masing berada di angka 61 persen.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mulai mencari keseimbangan antara memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keamanan informasi.
Di tengah berbagai risiko tersebut, integrasi AI di organisasi Asia Pasifik tetap berkembang pesat.
Sebanyak 85 persen perusahaan saat ini secara aktif mendiskusikan, mengembangkan, menerapkan, atau menguji coba alat AI internal berbasis Large Language Models (LLM).
Sementara itu, sekitar 10 persen perusahaan lainnya telah mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam alur kerja mereka.
Bagi organisasi yang telah mengembangkan AI internal, sejumlah faktor menjadi pendorong utama. Di antaranya adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan, efisiensi proses bisnis, serta pengurangan kesalahan manusia.
Hal ini menunjukkan bahwa AI semakin dipandang bukan hanya sebagai teknologi eksperimental, tetapi sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
Group Manager Kaspersky AI Technology Research Centre Vladislav Tushkanov mengatakan, peningkatan penggunaan AI harus diikuti dengan strategi perlindungan yang memadai.
“Seiring organisasi secara aktif mengadopsi AI untuk mempercepat proses bisnis dan mengurangi beban kerja rutin, risiko keamanan seperti kerentanan AI dan shadow AI juga meningkat,” ujar Vladislav.
Menurut dia, penggunaan solusi keamanan siber yang komprehensif dapat membantu perusahaan mencegah pelanggaran keamanan sekaligus menyederhanakan pengelolaan sistem keamanan.
Kemampuan berbasis AI juga dapat dimanfaatkan untuk mengotomatisasi proses keamanan, mengurangi pekerjaan manual, serta membantu tim keamanan menghadapi keterbatasan sumber daya dan keterampilan.
Sementara itu, Managing Director Kaspersky untuk kawasan Asia Pasifik Adrian Hia mengatakan, perusahaan kini mulai memasuki tahap baru dalam adopsi AI.
“Salah satu perubahan paling nyata yang kami amati adalah organisasi kini tidak lagi sekadar bertanya apakah AI memiliki peran dalam bisnis, melainkan mulai menentukan bagaimana AI dapat diadopsi secara bertanggung jawab,” kata Adrian.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak lagi hanya diukur dari seberapa cepat perusahaan menerapkan teknologi baru, tetapi juga dari kemampuan memahami risiko, membangun tata kelola, dan menjaga kepercayaan.
Untuk menghadapi ancaman yang berkaitan dengan AI, Kaspersky merekomendasikan perusahaan menggunakan pendekatan keamanan yang lebih menyeluruh.
Salah satunya melalui solusi Kaspersky Next yang menyediakan perlindungan real-time, visibilitas terhadap ancaman, serta kemampuan investigasi dan respons melalui teknologi EDR dan XDR.
Kemampuan berbasis AI dalam solusi tersebut dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses keamanan dan membantu tim mengurangi beban pekerjaan manual. Model AI generatif juga dapat membantu mengubah data yang terkumpul menjadi informasi terstruktur yang dapat digunakan oleh tim keamanan maupun pengambil keputusan.
Perusahaan juga disarankan memperkuat Threat Intelligence untuk memperoleh gambaran mengenai ancaman siber yang menargetkan organisasi.
Kaspersky menyebut teknologi pembelajaran mesin dan AI generatif dapat membantu proses klasifikasi malware, analisis data ancaman dalam skala besar, hingga penyusunan ringkasan indikator kompromi atau Indicator of Compromise (IoC).
Selain teknologi, perusahaan juga dapat memanfaatkan konsultasi dan panduan ahli untuk menyesuaikan penerapan AI dengan lingkungan serta kebutuhan keamanan masing-masing organisasi.
Pada akhirnya, perkembangan AI di kawasan Asia Pasifik menunjukkan bahwa perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada manfaat dan efisiensi yang ditawarkan teknologi tersebut. Keamanan, tata kelola, serta pengendalian penggunaan AI juga mulai menjadi bagian penting dalam strategi transformasi digital.
Dengan semakin matangnya adopsi AI, organisasi yang mampu mengintegrasikan keamanan sejak tahap awal penerapan teknologi akan memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan AI secara produktif sekaligus menjaga ketahanan operasional.(dhil)
