koranindopos.com – Jakarta. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyatakan bahwa saat ini diperlukan solusi pembiayaan perumahan yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu opsi yang diusulkannya adalah skema attachment earning atau pemotongan gaji secara langsung untuk pembayaran cicilan rumah.
Menurut Fahri, kebutuhan akan perumahan bagi para pekerja merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas tenaga kerja dan mendukung produktivitas sektor industri. Namun, akses terhadap pembiayaan rumah yang mudah dan tanpa proses birokrasi yang berbelit masih menjadi hambatan besar bagi banyak pekerja, khususnya di sektor manufaktur dan industri padat karya.
“Permasalahan utama yang dihadapi buruh dan pekerja kita adalah akses terhadap kredit rumah yang sederhana, cepat, dan tidak ribet. Oleh karena itu, skema attachment earning bisa menjadi solusi konkret,” kata Fahri dalam keterangan resminya.
Skema attachment earning memungkinkan pemotongan langsung gaji pekerja oleh manajemen perusahaan untuk kemudian disetorkan ke bank sebagai cicilan rumah. Dengan begitu, proses pembayaran menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mengurangi risiko kredit macet.
Fahri menilai, pendekatan ini tak hanya meringankan beban pemerintah, tetapi juga bisa menjadi model pembiayaan perumahan berkelanjutan yang melibatkan peran aktif perusahaan dan sektor perbankan. Selain itu, dengan skema ini, para pekerja juga dapat memiliki kepastian atas tempat tinggal yang layak.
“Jika para pekerja punya rumah, mereka akan lebih tenang bekerja, tidak berpikir terlalu banyak soal tempat tinggal. Ini akan meningkatkan produktivitas kerja sekaligus mengurangi beban sosial di masa depan,” tambah Fahri.
Usulan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari reformasi kebijakan pembiayaan perumahan nasional, khususnya bagi kalangan berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal yang selama ini kesulitan mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) konvensional.
Pemerintah sendiri terus mendorong kolaborasi antara sektor swasta, perbankan, dan lembaga keuangan non-bank untuk menghadirkan solusi inovatif dalam penyediaan rumah bagi rakyat, tanpa membebani fiskal negara.(dhil)
