Koranindopos.com – Jakarta. Angka putus sekolah dan mengulang di SMA dan SMK di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tinggi. Pada tahun ajar 2020-2021, tingkatan SMA mencapai 1.518 siswa, dan tingkatan SMK mencapai 1.059 siswa. Demikian dinyatakan anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba.
Anita mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkomitmen mendukung penuh pemerataan akses pendidikan. Pemerintah pusat harus memberikan anggaran pendidikan yang lebih besar untuk NTT, mulai dari sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM pendidik, hingga beasiswa.
”Untuk pemerintah daerah (saya dorong agar) berkomitmen secara proaktif untuk mewujudkan Program Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun. Saya sebagai anggota DPR (yang membidangi sektor pendidikan) akan memastikan, melalui komisi X,” tegas Anita dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (7/7).
Anita menilai penyelenggaraan asesmen nasional hingga kini belum optimal akibat adanya ‘gap’ pemahaman pelaksanaan antara pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek, pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, dan para kepala sekolah. Jika dibiarkan akan menimbulkan polemik pendidikan yang tentu akan mengorbankan tenaga pendidik sekaligus para siswa.
”Seharusnya program pemerintah harus ada sosialisasi dari pusat, lalu dinas-dinas terkait, dan kepala dinas melakukan sosialisasi lagi kepada para kepala sekolah (mengenai) apa yang harus disiapkan untuk menghadapi asesmen ini,” tutur Anita.
Menurut Anita, asesmen nasional sebetulnya memiliki tujuan yang baik. Sekolah bisa melihat gambaran seperti apa guru dan siswanya. ”Cuma kepala sekolah tidak memahami itu, dan itu kurangnya sosialisasi dari pemerintah,” jelas Anita.
Tidak hanya itu, sebagai Wakil Rakyat Daerah Pemilihan NTT II, anggota Fraksi Partai Demokrat itu mendorong pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk aktif menyelenggarakan pelatihan yang mendukung pendidikan yang mangkus dan sangkil.
Baginya, upaya ini sangat krusial untuk membumikan Program Merdeka Belajar, yang nantinya berdampak pada hasil assesmen nasional yang lebih baik. ”Maka dari itu, saya sepakat bahwa peningkatan kualitas kepala sekolah dan gurunya harus diperhatikan, khususnya di Provinsi NTT,” tandas Anita.
