koranindopos.com – Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengumumkan komitmen Apkasi untuk mendukung target pemerintah dalam belanja produk dalam negeri melalui Pengadaan Barang Jasa (PBJ). Pada pembukaan Acara Apkasi Procurement Network 2023: Expo & Forum (APN 2023), Sutan Riska menyatakan harapannya agar belanja produk dalam negeri mencapai 95 persen atau senilai Rp1.171 triliun pada tahun 2023.
Dalam sambutannya, Sutan Riska menekankan bahwa langkah tersebut merupakan upaya konkret Apkasi dalam mendukung target pemerintah. “Melalui momentum kegiatan APN 2023, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga dapat berinteraksi langsung dengan para penyedia barang dan jasa untuk membeli produk yang masih dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2023 atau paling tidak mencari produk yang dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2024,” katanya.
Even APN 2023 bukan hanya sebuah pameran, tetapi juga memberikan pembelajaran kepada para pengguna anggaran terkait dengan pengelolaan PBJ melalui workshop dan business matching yang menjadi side event. Sutan Riska menjelaskan bahwa Apkasi membuka ruang konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Perindustrian terkait penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Dengan APN 2023 ini, kami siap berkolaborasi dengan perusahaan dan asosiasi yang siap membangun jaringan infrastruktur internet sehingga tingkat penetrasinya mampu mencapai daerah terpencil, terluar, dan tertinggal sebagai syarat modal suatu daerah dalam bertransformasi secara digital berbasis internet,” tambahnya.
Yulianto Prihhandoyo, Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang juga menjadi pembicara kunci dalam acara tersebut, mengapresiasi langkah Apkasi dalam mempertemukan pengguna anggaran dengan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa. Ia menekankan fokus kerja PBJ secara nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seperti meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi, serta memastikan transparansi PBJ.
“Setiap Rp400 triliun PDN berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja dan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5-1,8 persen,” ungkap Yulianto Prihhandoyo.
LKPP menyambut baik digelarnya APN 2023 yang melibatkan pihak swasta, memberikan panggung kepada pihak swasta untuk mengekspose produk-produknya. Pihak swasta juga dapat berinteraksi langsung dengan pengguna anggaran untuk membahas produk yang dibutuhkan.
Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, memberikan apresiasi terhadap inisiatif Apkasi dalam menyelenggarakan APN 2023. Ia mengingatkan bahwa membangun daerah tidak selalu harus mengandalkan APBD, melainkan juga memerlukan kerja sama dengan sektor swasta.
“Presiden berharap agar belanja APBN dan APBD minimal 40% adalah produk dalam negeri. Belanjalah di dalam negeri agar ekonomi nasional bergerak,” ujarnya.
Dengan adanya APN 2023, diharapkan lebih banyak anggaran pemerintah dapat digunakan untuk membeli produk dalam negeri, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dan membuka peluang bisnis untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh daerah. (hai)
