Koranindopos.com – JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) berpeluang melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) setelah aturan mengenai demutualisasi bursa diterbitkan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Demutualisasi Bursa Efek. Dalam rancangan aturan itu, BEI dapat melakukan IPO dengan syarat memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
RPOJK tersebut saat ini telah memasuki tahap akhir. OJK menyebut proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum masih perlu diselesaikan sebelum aturan ditetapkan dan diundangkan.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan proses tersebut masih berjalan dan ditargetkan selesai pada September 2026.
Selain mengatur peluang IPO, rancangan aturan demutualisasi juga mengatur batas kepemilikan saham BEI.
Dalam konsep RPOJK, setiap pihak pada dasarnya dapat memiliki saham BEI maksimal 5 persen, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Namun, kepemilikan di atas 5 persen tetap dimungkinkan dengan persetujuan OJK. Pihak yang mengajukan kepemilikan lebih besar juga harus memenuhi persyaratan dan memberikan nilai tambah bagi pengembangan Bursa Efek.
“Pihak yang memiliki saham Bursa Efek lebih dari 5 persen harus memberikan nilai tambah kepada pengembangan Bursa Efek,” ujar Hasan.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari mekanisme perubahan struktur BEI dari sistem mutual menuju struktur demutualisasi.
Demutualisasi merupakan proses perubahan struktur kepemilikan bursa dari model yang sebelumnya hanya dimiliki anggota bursa menjadi perseroan yang dapat memiliki pemegang saham lebih luas.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Melalui demutualisasi, kepemilikan BEI nantinya tidak hanya berkaitan dengan anggota bursa. Struktur baru tersebut memungkinkan pihak lain menjadi pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan OJK.
Pelaksanaan demutualisasi sendiri dapat dilakukan melalui penerbitan saham baru ataupun penjualan saham yang sebelumnya telah dibeli kembali (buyback).
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah peluang bagi BEI untuk melakukan IPO.
Namun, peluang tersebut bukan berarti BEI dapat langsung mencatatkan sahamnya di bursa. RPOJK mengatur bahwa aksi korporasi tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK.
“Bursa Efek dapat melakukan IPO setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK,” kata Hasan.
Dengan ketentuan tersebut, proses menuju IPO BEI nantinya tetap berada dalam kerangka pengawasan regulator.
RPOJK Demutualisasi juga mengatur bahwa BEI dapat membagikan dividen kepada pemegang saham. Namun, pembagian tersebut harus memperhatikan pembentukan dan pemupukan dana cadangan untuk kebutuhan operasional serta pengembangan Bursa Efek.
Selain itu, rancangan aturan mengatur pemisahan fungsi di dalam struktur BEI. Direksi yang membawahi fungsi pengaturan harus dipisahkan dari direksi yang membawahi fungsi bisnis maupun fungsi pengawasan.
BEI juga diwajibkan menerapkan infrastruktur teknologi dan kebijakan operasional untuk membatasi aliran informasi antara unit pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pemantauan kepatuhan dengan unit bisnis.
Ketentuan tersebut ditujukan untuk menjaga pemisahan fungsi dan independensi dalam menjalankan kegiatan Bursa.
OJK sebelumnya menyatakan rancangan aturan demutualisasi BEI telah memasuki tahap finalisasi dan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Setelah harmonisasi selesai, aturan akan melalui proses penomoran, penetapan, dan pengundangan.
Dengan terbitnya POJK tersebut, BEI akan memiliki landasan hukum untuk memulai tahapan persiapan dan pelaksanaan demutualisasi.
Adapun kemungkinan IPO BEI masih merupakan ruang yang disediakan dalam rancangan regulasi. Pelaksanaannya tetap membutuhkan persetujuan OJK dan tahapan lanjutan sesuai ketentuan pasar modal.
Dengan demikian, demutualisasi tidak serta-merta berarti BEI akan langsung IPO. Rencana tersebut baru dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan regulasi dan persetujuan OJK telah terpenuhi.(dhil/dtk)
