koranindopos.com – Jakarta. Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Primus Yustisio, menyoroti serius kesiapan digital Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam memberikan pelayanan publik dan memperkuat ekosistem perbankan syariah nasional. Menurutnya, transformasi digital tidak lagi menjadi opsi tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak dalam industri perbankan.
“Teknologi kini sudah sangat maju dan seluruh layanan mengarah pada digitalisasi. Kalau alasan yang diberikan hanya karena sistem masih pilot atau perangkat lama, itu bukan jawaban. Pertanyaannya: siap atau tidak menghadapi tantangan digital saat ini,” tegas Primus pada Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (27/11/2025).
Dalam dialog dengan pihak BSI, Primus turut menyoroti minimnya pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh generasi muda. Padahal, kelompok Gen Z dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi melalui berbagai usaha kreatif dan produktif.
“Berapa persen generasi Z yang sudah mengakses KUR? Saya yakin sangat sedikit. Negara lain seperti Tiongkok sangat progresif mendorong anak mudanya menjadi produktif. Kita jangan kalah dalam menciptakan wirausaha muda,” ujarnya.
Ia menilai bahwa prosedur penjaminan kredit yang berbelit serta keterbatasan akses pembiayaan dapat menghambat lahirnya lebih banyak wirausahawan muda.
Primus juga menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat yang diterimanya terkait kendala digital BSI. Mulai dari transaksi QRIS yang sering gagal, akses pembayaran tiket, hingga ketidakjelasan proses refund.
“Transaksi QRIS sering gagal. Beli tiket atau bayar makan pun tidak bisa. Ketika refund, kita tidak tahu apakah sudah masuk atau belum. Kalau di bank lain seperti Mandiri, semuanya terlihat jelas. Di BSI, kita seperti berjalan dalam kegelapan. Ini tidak boleh terjadi,” ungkap politisi Fraksi PAN tersebut.
Ia mengingatkan bahwa kondisi ini bisa berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap perbankan syariah jika tidak segera dibenahi.
Primus menilai Bank Mandiri sebagai bank Himbara dengan standar digital terbaik saat ini, khususnya dari segi teknologi informasi. Ia mendorong BSI untuk menerapkan standar serupa demi meningkatkan keamanan dan integritas sistem.
“Perangkat IT yang unggul harus ditempatkan sebagai standar bersama agar keamanan dan integritas sistem perbankan nasional terjaga,” jelasnya.
Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap keuangan syariah, Primus optimistis BSI memiliki peluang besar untuk menjadi bank syariah modern yang kompetitif secara global.
Primus memastikan bahwa BAKN DPR RI akan memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan BSI, sebagaimana lembaga tersebut pernah sukses mendorong pembangunan pabrik pupuk untuk memenuhi kebutuhan nasional.
“Kita butuh rekomendasi strategis untuk masa depan BSI agar dapat tampil sebagai bank syariah modern, kompetitif, dan berdaya saing global,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Primus kembali menegaskan bahwa penguatan sistem digital BSI harus menjadi prioritas utama. Tanpa langkah cepat, perbankan syariah akan kesulitan bersaing dalam layanan keuangan digital yang berkembang pesat.
“Digitalisasi bukan sekadar tambahan layanan, tetapi kebutuhan utama. Jika sistemnya kuat, transparan, dan aman, BSI akan menjadi pilihan utama masyarakat. Itulah yang harus kita capai bersama,” tutupnya. (hai)
