Koranindopos.com, JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, mengingatkan bahwa krisis ekonomi yang tidak ditangani secara tepat berpotensi memicu ketegangan sosial hingga instabilitas politik. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat daya tahan nasional melalui langkah mitigasi yang terukur sebelum tekanan ekonomi berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang Soesatyo atau Bamsoet saat menghadiri Sarasehan Senior Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia bertema “Mitigasi Krisis Ekonomi – Mencegah Potensi Instabilitas Politik” di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Menurut Bamsoet, berbagai tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok, fluktuasi harga energi dan pangan, hingga meningkatnya tekanan fiskal di banyak negara harus diantisipasi sejak dini melalui penguatan fondasi ekonomi nasional.
“Mitigasi krisis ekonomi tidak boleh menunggu keadaan memburuk. Pengalaman berbagai negara membuktikan bahwa ketika tekanan ekonomi dibiarkan berlarut-larut, yang muncul bukan sekadar perlambatan pertumbuhan, tetapi juga ketidakpuasan sosial, polarisasi politik, meningkatnya kriminalitas, hingga melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, kebijakan ekonomi harus dijadikan instrumen penting dalam menjaga stabilitas nasional,” ujar Bamsoet.
Bamsoet menilai Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen dan inflasi yang terkendali. Namun, pelemahan daya beli masyarakat, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, serta tekanan terhadap kelas menengah harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa tantangan ekonomi global yang disampaikan berbagai lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD menunjukkan dunia masih berada dalam fase ketidakpastian akibat fragmentasi geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi.
Meski demikian, Indonesia dinilai memiliki peluang besar berkat bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, dan posisi strategis dalam rantai pasok global.
“Peluang tersebut hanya akan memberikan manfaat apabila dibarengi tata kelola pemerintahan yang efektif, hilirisasi industri yang konsisten, penguatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas,” katanya.
Menurut Bamsoet, tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi masyarakat melalui tersedianya lapangan kerja, pendapatan yang layak, harga kebutuhan pokok yang stabil, serta pelayanan publik yang berkualitas.
“Ketika rakyat memiliki pekerjaan, pendapatan yang layak, harga kebutuhan pokok terkendali, dan akses terhadap pelayanan publik yang baik, maka stabilitas politik akan terjaga dengan sendirinya. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi akan selalu menjadi pintu masuk munculnya konflik sosial,” ujarnya.
Bamsoet mengingatkan pengalaman krisis keuangan Asia 1997–1998 yang memicu perubahan politik besar di Indonesia harus menjadi pelajaran penting. Kondisi serupa juga terjadi di Sri Lanka pada 2022 ketika krisis devisa memicu kelangkaan pangan dan bahan bakar hingga berujung pada pergantian pemerintahan.
Menurutnya, sejumlah negara di Amerika Latin dan Timur Tengah juga menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat berkembang menjadi instabilitas politik apabila pemerintah terlambat mengambil langkah antisipasi.
“Indonesia tidak boleh mengulangi pengalaman pahit masa lalu. Kita harus membangun sistem peringatan dini yang mampu membaca gejala ekonomi sejak awal, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga pangan, memperluas perlindungan sosial, sekaligus memastikan investasi terus bergerak,” tegasnya.
Bamsoet menilai strategi mitigasi krisis harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, serta perluasan akses pembiayaan produktif.
Ia menegaskan pembangunan ekonomi harus mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan agar manfaat pembangunan dirasakan hingga ke desa, kawasan perbatasan, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan generasi muda.
“Pertumbuhan yang tinggi tetapi hanya dinikmati kelompok tertentu akan melahirkan kecemburuan sosial. Karena itu, pemerintah harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata. Di situlah stabilitas politik memperoleh fondasi yang kokoh,” jelasnya.
Selain tantangan ekonomi, Bamsoet juga menyoroti ancaman disinformasi dan manipulasi opini publik di era digital yang dinilai dapat memperbesar keresahan masyarakat ketika kondisi ekonomi sedang tertekan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat literasi digital, meningkatkan transparansi kebijakan, membangun komunikasi publik yang terbuka, serta memperkuat modal sosial masyarakat sebagai bagian dari strategi mitigasi nasional.
“Stabilitas politik tidak cukup dijaga melalui pendekatan keamanan semata. Yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan publik. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang adil, komunikasi yang jujur, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Ketika kepercayaan masyarakat terjaga, berbagai provokasi akan jauh lebih mudah diredam,” pungkas Bamsoet.
Sarasehan Senior SOKSI tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan SOKSI Utoyo Usman, Ketua Dewan Pakar SOKSI Bomer Pasaribu, Ketua Dewan Pembina SOKSI Ahmadi Noor Supit, Ketua Dewan Pertimbangan SOKSI Thomas Suyatno, serta sejumlah tokoh dan senior Depinas SOKSI. (hai)
