koranindopos.com – Jakarta. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Anis Byarwati, mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memastikan bahwa PMN yang diberikan memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap masyarakat dan mampu meningkatkan kinerja BUMN tersebut.
Pernyataan ini disampaikan saat BAKN melakukan penelaahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PMN yang diberikan kepada tiga BUMN, yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT PNM (Permodalan Nasional Madani), dan PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia).
Anis Byarwati menekankan bahwa PMN yang dilibatkan oleh negara harus memiliki efek positif tidak hanya dalam meningkatkan kinerja BUMN, tetapi juga memberikan dampak positif pada ekonomi negara.
Dalam hal ini, dia memberikan apresiasi terhadap kinerja PTPN yang terus membaik, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Dia juga mengingatkan bahwa sekitar 113.000 hektar lahan perkebunan belum dimanfaatkan dengan baik oleh PTPN, dan hal ini perlu menjadi perhatian serius.
Ketika membahas PNM, Anis Byarwati mencermati tingginya tingkat bunga pinjaman yang dikenakan kepada pelaku usaha ultra-mikro dan masyarakat yang tidak tersentuh oleh perbankan. Dia berpendapat bahwa tingginya tingkat bunga ini dapat memberatkan pelaku usaha ultra-mikro, dan meminta PNM untuk mengupayakan penurunan bunga pinjaman agar lebih banyak masyarakat yang dapat dijangkau.
Dalam konteks PT PII, Anggota BAKN Muhammad Misbakhun memberikan apresiasi atas kinerja positif yang telah ditunjukkan oleh PII dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur di Indonesia melalui penjaminan. Dia menekankan bahwa proyek-proyek tersebut dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pinjaman, sehingga memberikan manfaat nyata bagi perkembangan infrastruktur di Indonesia.
Dengan penelaahan yang cermat terhadap PMN yang diberikan kepada berbagai BUMN, BAKN DPR RI berupaya memastikan bahwa alokasi dana PMN tersebut digunakan secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negara. (dni)
