koranindopos.com – Jakarta. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mendorong pemerintah untuk lebih agresif membangun diplomasi internasional sekaligus melawan disinformasi global terkait industri kelapa sawit Indonesia. Ia menilai, selama ini Indonesia kerap berada dalam posisi defensif akibat narasi negatif yang tidak selalu berbasis data dan kepentingan nasional.
“Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” kata Firman dalam keteranganya, Selasa (30/12/2025).
Firman menyebut industri sawit Indonesia sering menjadi sasaran kampanye hitam yang dibungkus isu lingkungan, namun sarat kepentingan ekonomi dan proteksionisme dagang negara-negara maju, khususnya di kawasan Eropa.
Menurutnya, tudingan yang menyebut sawit sebagai penyebab utama deforestasi, kerusakan lingkungan, hingga pelanggaran hak asasi manusia kerap disampaikan secara sepihak tanpa mempertimbangkan konteks global maupun fakta pembanding dengan komoditas lain.
“Kalau bicara lingkungan, harus adil. Jangan hanya sawit yang disorot, sementara kedelai, bunga matahari, atau rapeseed yang membutuhkan lahan jauh lebih luas justru tidak pernah dipersoalkan,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu.
Meski demikian, Firman menegaskan bahwa isu keberlanjutan tetap penting untuk menjadi perhatian bersama. Ia menilai Indonesia tidak tinggal diam dan telah menerapkan berbagai kebijakan, mulai dari sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), moratorium izin baru perkebunan sawit, hingga penguatan transparansi tata kelola.
“Indonesia dan Malaysia sudah bergerak ke arah industri sawit berkelanjutan. Ini fakta yang sering diabaikan oleh NGO dan negara-negara pengkritik,” tutur legislator daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut.
Firman juga menepis anggapan bahwa sawit selalu identik dengan kerusakan lingkungan. Menurutnya, dengan pengelolaan yang tepat, perkebunan sawit justru dapat memberikan kontribusi ekologis, termasuk dalam penyerapan karbon dan perbaikan tata guna lahan.
“Yang harus kita lawan bukan sawitnya, tapi praktik buruknya. Kalau dikelola dengan benar, sawit justru bisa menjadi solusi, bukan masalah yang mesti kita khawatirkan,” tegas politisi yang juga anggota Badan Legislasi DPR RI ini. (hai)
