koranindopos.com – Jakarta. Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menegaskan pentingnya membangun ekosistem pendidikan tinggi nasional yang lebih seimbang dan tidak tumpang tindih antarlembaga. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Universitas Udayana, Denpasar, Provinsi Bali, Kamis (11/12/2025).
Kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap secara langsung berbagai persoalan aktual yang dihadapi perguruan tinggi di Bali. Melalui dialog terbuka dengan pimpinan kampus, politisi yang akrab disapa Once Mekel ini ingin memastikan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi benar-benar selaras dengan kondisi dan tantangan di lapangan.
“Sebetulnya yang paling menonjol adalah diskusi supaya kami dari DPR bisa menangkap apa yang menjadi concern, apa yang menjadi permasalahan hari ini, masalah-masalah aktual yang dihadapi dunia perguruan tinggi,” ujar Once usai pertemuan.
Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah perlunya penataan peran antara pendidikan tinggi umum dan pendidikan tinggi kementerian/lembaga (PTKL). Menurut Once, kedua sektor tersebut harus berjalan serasi dan saling melengkapi, bukan justru saling tumpang tindih.
“Tugas dari pendidikan tinggi di wilayah kementerian dan lembaga lain harus fokus pada kebutuhan birokrasi dan kebutuhan yang memang diperuntukkan bagi mereka. Jangan sampai bertumpukan dengan pendidikan tinggi umum, yang tugasnya menghasilkan tenaga profesional dan sarjana yang terserap dunia kerja,” jelasnya.
Ia menilai ketidaksinkronan antara PTKL dan perguruan tinggi umum berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kebutuhan tenaga kerja, pemborosan anggaran, serta ketidakjelasan arah kebijakan pendidikan tinggi secara nasional.
Selain itu, Once juga menyoroti pentingnya penataan anggaran pendidikan tinggi agar lebih optimal dan berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia kampus, khususnya dosen.
“Anggaran-anggaran harus diarahkan dengan tepat, terutama untuk pendidikan tinggi umum, sehingga para dosen juga mendapatkan penghasilan yang lebih baik,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, ketepatan alokasi anggaran akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran, penelitian, dan iklim akademik di perguruan tinggi.
Provinsi Bali, lanjut Once, memiliki karakteristik tersendiri dalam tata kelola pendidikan tinggi karena keterkaitannya yang erat dengan sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Berbagai masukan dari pimpinan perguruan tinggi di Bali dinilai relevan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional.
“Dengan adanya masukan dari rektor dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi, ini menjadi komitmen Komisi X untuk memperbaiki ekosistem pendidikan tinggi agar lebih harmonis, efisien, dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja,” tegasnya.
Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan DPR, Once optimistis pendidikan tinggi Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan berdaya saing. “Kami ingin memastikan bahwa ekosistem pendidikan tinggi ini lebih baik, lebih serasi, dan benar-benar mengisi kebutuhan bangsa,” pungkasnya. (hai)
