Koranindopos.com – JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sejauh ini berjalan lancar dan menunjukkan kinerja yang semakin baik.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengatakan bahwa berdasarkan laporan di lapangan, lebih dari 80 persen jemaah haji Indonesia telah tiba di Kota Makkah dalam kondisi umum yang baik.
Menurutnya, layanan transportasi, akomodasi, hingga konsumsi bagi jemaah juga berjalan relatif lancar tanpa gangguan berarti. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kesiapan sistemik yang semakin matang dalam penyelenggaraan haji nasional.
“Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama. Koordinasi yang solid antara petugas haji, pemerintah, dan otoritas Arab Saudi menunjukkan peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun,” ujar Singgih dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Singgih juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan urusan haji berada dalam kementerian tersendiri melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj.
Menurutnya, keberadaan kementerian khusus tersebut menjadi kebijakan strategis karena memungkinkan fokus pengelolaan yang lebih kuat, tata kelola lebih profesional, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terkoordinasi.
Selain itu, posisi kelembagaan yang setara dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dinilai membuat proses kerja sama dan koordinasi antarnegara menjadi lebih efektif.
“Dengan kelembagaan yang setara, proses negosiasi kuota, layanan, hingga teknis operasional menjadi lebih efisien. Ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada jemaah,” tuturnya.
Meski pelaksanaan haji sejauh ini berjalan baik, Singgih mengingatkan bahwa fase paling krusial masih akan berlangsung saat puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang dikenal dengan istilah Armuzna.
Ia mengapresiasi berbagai langkah antisipatif yang telah dipersiapkan pemerintah, termasuk penguatan skema transportasi jemaah dari Makkah menuju Arafah dan perpindahan antar lokasi Armuzna.
Selain itu, pemerintah juga dinilai telah menyiapkan fasilitas tenda yang lebih ramah jemaah, lengkap dengan pendingin ruangan dan sanitasi yang memadai.
Distribusi konsumsi yang tepat waktu serta layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama, terutama karena mayoritas jemaah Indonesia berusia di atas 50 tahun dan memiliki risiko kesehatan lebih tinggi.
Dalam menghadapi potensi kepadatan dan cuaca ekstrem selama puncak haji, Singgih menilai langkah mitigasi pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.
Beberapa langkah penting yang perlu terus diperkuat antara lain:
- Manajemen pergerakan jemaah berbasis kloter untuk menghindari penumpukan
- Optimalisasi layanan kesehatan berbasis preventif dan deteksi dini
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan haji
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di lapangan
“Pendekatan mitigatif harus menjadi prioritas utama. Kita tidak hanya memastikan kelancaran, tetapi juga keselamatan jemaah secara menyeluruh,” kata Singgih.
Dengan berbagai persiapan tersebut, DPR berharap penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat terus berjalan lancar hingga seluruh rangkaian ibadah selesai dan seluruh jemaah kembali ke Tanah Air dengan selamat.(dhil)
