koranindopos.com – Jakarta, Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amir Uskara, mengemukakan keprihatinannya terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disalurkan pemerintah ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setiap tahunnya. Dalam kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Institut Pertanian Bogor (IPB), Amir menyatakan bahwa penyaluran PMN saat ini belum memiliki kriteria dan sasaran yang jelas.
Amir menjelaskan bahwa pemberian PMN kepada BUMN seharusnya didasarkan pada kriteria yang jelas, seperti BUMN mana yang layak menerima bantuan, besaran yang akan diberikan, dan alasan kenapa besaran PMN berbeda-beda antara satu BUMN dan BUMN lainnya. Hingga saat ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memadai.
Menurut politisi dari Fraksi PPP ini, penyaluran PMN harus memiliki tujuan yang spesifik. Contoh yang dia berikan adalah PMN untuk BUMN sektor pangan. PMN semacam ini harus memiliki tujuan yang jelas, seperti meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, mengurangi impor bahan pangan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan Public Service Obligation (PSO), serta mendorong ekonomi yang lebih mandiri.
Amir juga menyoroti BUMN yang terlibat dalam program tol laut. Ia merasa bahwa BUMN dalam sektor ini belum mendapatkan perhatian yang memadai. Ia mencatat bahwa beberapa kapal yang dikelola oleh PT Pelni telah berusia lebih dari 35 tahun, namun pemerintah justru memerintahkan penambahan kapasitas penumpang. Hal ini bisa menjadi masalah serius jika kapal-kapal tua tersebut dipaksa untuk mengangkut penumpang melebihi kapasitasnya.
Amir mengingatkan bahwa PMN harus diarahkan secara jelas dan strategis. Meskipun terdapat berbagai pertanyaan terkait penyaluran PMN, ia mengakui bahwa PMN memiliki peran penting dalam mendorong BUMN untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran PMN perlu diperjelas dan dikaji lebih lanjut.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu Tahun 2023 – Dalam kesempatan yang sama, Amir Uskara juga menyoroti kesiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang merupakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Ia mengingatkan pentingnya akuntabilitas, integritas, serta mekanisme distribusi dan pengamanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Presiden Joko Widodo juga menggarisbawahi perlunya menghadapi tantangan besar dalam kontestasi politik dengan menjaga suhu politik yang kondusif, aman, dan damai.
Kendati begitu, kritik Amir terhadap penyaluran PMN menunjukkan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana publik agar sesuai dengan sasaran yang diinginkan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. (hai)
