Senin, 9 November 2026
  • Masuk
Indopos
  • Home
  • Nasional
    • Politik
    • Peristiwa
    • Pendidikan
  • Megapolitan
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • Infrastruktur
    • Properti
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Elektronik
    • Gadget
  • Otomotif
  • Olahraga
    • Sepak Bola
    • Badminton
  • Opini
  • More
    • Edukatif & Inspiratif
    • Internasional
    • Iklan
    • Seni dan Budaya
    • Religi
    • Catatan Ringan
    • Ruang Pajak
    • Kuliner
    • Traveling
    • Film dan Musik
  • Home
  • Nasional
    • Politik
    • Peristiwa
    • Pendidikan
  • Megapolitan
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • Infrastruktur
    • Properti
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Elektronik
    • Gadget
  • Otomotif
  • Olahraga
    • Sepak Bola
    • Badminton
  • Opini
  • More
    • Edukatif & Inspiratif
    • Internasional
    • Iklan
    • Seni dan Budaya
    • Religi
    • Catatan Ringan
    • Ruang Pajak
    • Kuliner
    • Traveling
    • Film dan Musik
Tidak ada Hasil
Lihat semua hasil
Indopos
Tidak ada Hasil
Lihat semua hasil
Home Megapolitan

DPRD DKI Belum Terima Draf Revisi Kekhususan Jakarta

Editor : Hanasa oleh Editor : Hanasa
14 Juni 2023
in Megapolitan
A A
0
Pemprov DKI

FOTO: Jakartapusat.go.id IKON IBU KOTA: Puncak Monas terlihat berpendar menjelang senja. Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara segera berakhir.

Share on FacebookShare on Twitter

koranindopos.com – Jakarta. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan dilaksanakan pada 2024. Namun, hingga kini, Pemprov DKI belum juga merampungkan rekomendasi draf kekhususan Jakarta sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono menuturkan, Pemprov DKI mengaku sudah menyampaikan draf rekomendasi kepada DPRD DKI. Namun, pihaknya belum menerima draf tersebut. ”Kami belum menerima draf. Tadi (Selasa (13/6/2023), red) katanya sudah diberikan ke DPRD DKI. Tapi, kami di Fraksi PDI Perjuangan belum dapat,’’ terangnya di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat.

Penyerahan draf rekomendasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan wewenang Pemprov DKI. Namun, DPRD DKI bisa memberikan masukan untuk penyusunan draf rekomendasi itu. ”Kami (DPRD) ini sifatnya memberikan masukan. Gini lho, ini yang mau diubah aturan rumah kami, tapi yang mengatur bukan kami sebagai rumah tangga. Tapi, kami sebagai kepala rumah tangga berhak mengajukan nanti rumah kami mesti begini-begini. Sifatnya di situ. Tapi, apakah masukan kami akan betul menjadi pegangan DPR? Belum tentu. Tapi, minimal kami memperjuangkan apa yang kami kehendaki. Sifatnya seperti itu,’’ jelasnya.

Untuk rekomendasi yang diberikan pemprov tersebut, dia menyebutkan bahwa sumbernya banyak. Mulai dari uji publik hingga dari DPRD DKI. Masukan-masukan itulah yang akan diberikan Pemprov DKI kepada Kemendagri untuk dibahas dengan DPR.

Artikel Terkait

Setelah 13 Hari Dirawat Intensif, Remaja Korban Pembakaran oleh Nenek di Depok Meninggal Dunia

Siswi SMA Korban Pembakaran Nenek di Depok Akhirnya Meninggal

Kebakaran di Stasiun Gambir Berhasil Dipadamkan, Asap Sempat Mengarah ke Jalur 1

Selain mempersiapkan rekomendasi, Pemprov DKI harus bersiap melepas status ibu kota. Begitu juga Nusantara yang bersiap menerima status tersebut. ”Jadi, harus sama-sama siap. Jakarta siap melepaskan, IKN Nusantara juga siap menerima. Artinya, ada keseimbangan,’’ terangnya. Jadi, sambung Gembong, Jakarta siap melepas dengan revisi UU nomor 29 dan IKN Nusantara juga harus menyiapkan sarana-prasarana.

Meski belum menerima draf rekomendasi itu, Gembong tidak menampik bahwa Jakarta bersiap untuk memperkokoh Jakarta sebagai kota bisnis dan global. Karena itu, dia menyebutkan, Pemprov DKI harus mengantisipasi kendala-kendala agar bisa memperkokoh status Jakarta sebagai kota bisnis dan global pasca pemindahan ibu kota.

Menurut Gembong, meski ibu kota berpindah, Pemprov DKI masih menghadapi persoalan yang sama. Misalnya, kemacetan dan pencemaran udara. ”Persoalan Jakarta masih sama, status yang berbeda. Apa perpindahan ibu kota ke IKN akan memecahkan persoalan kemacetan? Tidak. Lalu, pencemaran udara. Apakah pencemaran udara langsung bagus pascaibu kota pindah? Tidak juga. Ini kan PR kita semua,’’ terangnya. (wyu/mmr)

Topik: Ibu Kota BaruIKNJAKARTANusantara

TerkaitBerita

Setelah 13 Hari Dirawat Intensif, Remaja Korban Pembakaran oleh Nenek di Depok Meninggal Dunia
Megapolitan

Setelah 13 Hari Dirawat Intensif, Remaja Korban Pembakaran oleh Nenek di Depok Meninggal Dunia

oleh Editor : Affandy
9 November 2026
PROSES BAP: Tersangka M, nenek 64 tahun pelaku pembakaran cucunya di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, menjalani pemeriksaan. (Foto: Detik.com/dok Istimewa)
Megapolitan

Siswi SMA Korban Pembakaran Nenek di Depok Akhirnya Meninggal

oleh Editor : Memoarto
9 November 2026
Kebakaran di Stasiun Gambir Berhasil Dipadamkan, Asap Sempat Mengarah ke Jalur 1
Megapolitan

Kebakaran di Stasiun Gambir Berhasil Dipadamkan, Asap Sempat Mengarah ke Jalur 1

oleh Editor : Affandy
8 November 2026
Dokumen Kependudukan Jadi Pembungkus Gorengan di Pondok Aren, Disdukcapil Kabupaten Tangerang Buka Suara
Megapolitan

Dokumen Kependudukan Jadi Pembungkus Gorengan di Pondok Aren, Disdukcapil Kabupaten Tangerang Buka Suara

oleh Editor : Affandy
7 November 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Direkomendasikan

Raih Piala AMI Awards 2026, Etenia Croft Bukti Lagu Anak Tetap Berharga

Raih Piala AMI Awards 2026, Etenia Croft Bukti Lagu Anak Tetap Berharga

9 November 2026
Serelax Sejasmine Ajak Gen Z Temukan Tenang Tanpa Harus Menunggu Liburan

Serelax Sejasmine Ajak Gen Z Temukan Tenang Tanpa Harus Menunggu Liburan

9 November 2026
Perkuat Jejaring Bisnis, WINGS Hotel Group Gelar “Meet, Connect & Mingle” di Jakarta

Perkuat Jejaring Bisnis, WINGS Hotel Group Gelar “Meet, Connect & Mingle” di Jakarta

9 November 2026
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Larang Perusahaan Tahan Ijazah dan Pungut Biaya Penempatan Kerja

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Larang Perusahaan Tahan Ijazah dan Pungut Biaya Penempatan Kerja

9 November 2026

Terpopuler

  • Perdana, Kemenag-LPDP Siapkan 10.000 Kuota Beasiswa Pendidikan Profesi Guru

    Perdana, Kemenag-LPDP Siapkan 10.000 Kuota Beasiswa Pendidikan Profesi Guru

    5302 shares
    Share 2121 Tweet 1326
  • 7 Manfaat Minum Air Kelapa bagi Kesehatan Tubuh

    1171 shares
    Share 468 Tweet 293
  • Gandeng 3 Kementerian, SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 Buka Jaringan B2B Global

    323 shares
    Share 129 Tweet 81
  • Pemerintah Berencana Buka Seleksi CPNS November 2026: Gantikan Pegawai Pensiun dan Dukung Program Prioritas

    317 shares
    Share 127 Tweet 79
  • Saham RANS Entertainmen Anjlok ke Rp 96 per Saham, Melorot Jauh dari Harga IPO

    316 shares
    Share 126 Tweet 79
  • Tentang Kami
  • Redaksi Indopos
  • Pedoman Media Siber
  • Sitemap
Kontak Kami : 0899 064 8218

© 2026. Indopos Menyajikan Berita Aktual dan Terpercaya

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Tidak ada Hasil
Lihat semua hasil
  • Home
  • Nasional
    • Politik
    • Peristiwa
    • Pendidikan
  • Megapolitan
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • Infrastruktur
    • Properti
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Elektronik
    • Gadget
  • Otomotif
  • Olahraga
    • Sepak Bola
    • Badminton
  • Opini
  • More
    • Edukatif & Inspiratif
    • Internasional
    • Iklan
    • Seni dan Budaya
    • Religi
    • Catatan Ringan
    • Ruang Pajak
    • Kuliner
    • Traveling
    • Film dan Musik

© 2026. Indopos Menyajikan Berita Aktual dan Terpercaya