JAKARTA, koranindopos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan audiensi dan konsultasi mekanisme dan pemanfaatan pinjaman untuk koperasi dan UMKM ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, pihaknya siap bekerja sama dan berkolaborasi dalam rangka mendukung pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan UMKM.
“Tentu kami akan menjalankan berbagai strategi yang dapat mencapai target tersebut, dari sisi penyaluran kami akan semakin gencar melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis yang bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota terutama untuk wilayah-wilayah yang masih minim penyerapan dana bergulir LPDB-KUMKM,” kata Supomo
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Mohammad Kris Wartabone menjelaskan, konsultasi DPRD Provinsi Gorontalo kepada LPDB-KUMKM dalam rangka mendorong peningkatan pembiayaan dana bergulir di wilayah Gorontalo.
“Pasca pandemi ini kita semua harus bangkit dan mendukung perekonomian masyarakat melalui koperasi dan UMKM, sehingga kami tidak salah harus bertemu LPDB-KUMKM,” ujar Kris Wartabone di Kantor LPDB-KUMKM Jakarta, Kamis (13/1).
Kris mengatakan, dengan ini diharapkan peranan DPRD dapat menjadi supporting, dan fasilitator dalam membuka akses pembiayaan dana bergulir kepada koperasi potensial di wilayah Gorontalo.
“Di Gorontalo banyak potensi ekonominya, seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan sekarang pariwisata, dan ini saya kira membutuhkan permodalan dari LPDB-KUMKM,” ucap Kris.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie mengatakan, di Provinsi Gorontalo terdapat 1.273 unit koperasi, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, karyawan, simpan pinjam, dan juga koperasi yang bergerak di sektor perikanan.
“Memang dari jumlah tersebut, tidak semua dikategorikan dalam keadaan sehat, akibat permasalahan internal didalamnya, dan memang sudah ada beberapa koperasi yang mengajukan proposal pinjaman kepada LPDB-KUMKM namun masih belum lolos persyaratan,” ujar Espin.
Namun demikian, masih sangat terbatas sekali koperasi yang sudah menjadi mitra LPDB-KUMKM atau yang sudah berhasil mendapatkan pembiayaan dana bergulir.
Berdasarkan data penyaluran LPDB-KUMKM di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 telah mencapai Rp15,375 miliar, sedangkan dari tahun 2016 hingga 2021 tidak ada lagi penyaluran dana bergulir di Provinsi Gorontalo.
“Kami Komisi II terus mendorong hal ini agar koperasi-koperasi dapat ditumbuhkan lagi, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini banyak koperasi yang tidak siap dari sisi likuiditas keuangan, dan kami ingin LPDB-KUMKM melihat ini sebagai peluang,” kata Espin. (rls/riz)
