Koranindopos.com – Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa transisi energi merupakan kebutuhan strategis jangka panjang bagi Indonesia dan tidak boleh dipandang hanya sebagai respons sesaat terhadap konflik geopolitik global, termasuk ketegangan yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara utama dalam forum Ekoniklim 2026 yang diselenggarakan CNBC Indonesia bersama Climate Policy Initiative (CPI) di Wisma Habibie–Ainun, Kuningan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurut Eddy, konflik di Timur Tengah memang menjadi pengingat bahwa sistem energi dunia masih sangat rentan terhadap gangguan geopolitik. Namun, ia menilai pembangunan sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan tetap harus menjadi prioritas, terlepas dari situasi global yang sedang berlangsung.
“Konflik di Timur Tengah memang mengingatkan kita betapa rentannya sistem energi global terhadap gejolak geopolitik. Namun, ada ataupun tidak ada konflik tersebut, transisi energi tetap menjadi kebutuhan sekaligus keniscayaan bagi Indonesia,” ujar Eddy.
Ia menambahkan bahwa meskipun konflik internasional suatu saat dapat mereda, kebutuhan Indonesia untuk membangun sistem energi yang lebih bersih, tangguh, dan kompetitif akan terus menjadi agenda penting dalam mendukung pembangunan nasional.
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu menilai kebijakan energi nasional tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian krisis jangka pendek, seperti lonjakan harga minyak atau ancaman gangguan pasokan energi akibat konflik internasional.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan visi energi yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi hingga beberapa dekade ke depan, sejalan dengan target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Kalau orientasi kita hanya pada krisis hari ini, maka kebijakan energi kita akan selalu bersifat reaktif. Yang diperlukan adalah visi jangka panjang hingga 2045, 2060, bahkan seterusnya, bukan sekadar merespons situasi global tahun 2026,” katanya.
Eddy menjelaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi hijau dunia. Potensi energi baru dan terbarukan (EBT) nasional diperkirakan mencapai sekitar 3.600 gigawatt (GW).
Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan hutan, lahan gambut, dan ekosistem mangrove yang sangat luas, serta peluang pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) yang dapat mendukung pengembangan ekonomi karbon sekaligus menarik investasi baru.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi yang dimiliki.
Eddy menekankan bahwa Indonesia tidak boleh mempertentangkan antara ketahanan energi dan transisi energi. Menurutnya, kedua aspek tersebut justru saling melengkapi dalam membangun sistem energi nasional yang lebih kuat.
Ia mengingatkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil membuat suatu negara rentan terhadap fluktuasi harga energi global maupun gejolak geopolitik internasional.
“Negara yang terlalu bergantung pada energi fosil akan selalu rentan terhadap fluktuasi harga dan ketidakpastian geopolitik. Karena itu, transisi energi yang dirancang secara bertahap dan matang merupakan fondasi ketahanan energi jangka panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa proses transisi energi harus dilakukan secara bertahap dengan tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan energi, keterjangkauan harga, serta keandalan sistem kelistrikan nasional.
Dengan pendekatan tersebut, menurutnya, Indonesia dapat mewujudkan sistem energi yang lebih berkelanjutan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap pembangunan sektor energi nasional ke depan mampu memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global sekaligus menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan dinamika geopolitik internasional.(Dhil)
