Koranindops.com – JAKARTA – Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai upaya pemberantasan judi online (judol) harus menyasar bandar-bandar besar, bukan hanya para pelaku yang beroperasi di lapangan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci untuk memutus mata rantai kejahatan yang telah berkembang sebagai kejahatan transnasional terorganisir.
Pernyataan tersebut disampaikan Hikmahanto sebagai tanggapan atas laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat perputaran dana judi online sepanjang 2025 mengalami penurunan sekitar 20 persen.
Ia mengapresiasi capaian tersebut, namun menegaskan bahwa penurunan transaksi tidak boleh membuat pemerintah maupun aparat penegak hukum merasa puas. Sebaliknya, hasil itu harus menjadi dorongan untuk meningkatkan upaya pemberantasan hingga ke akar permasalahan.
Menurut Hikmahanto, aparat penegak hukum perlu memfokuskan perhatian pada jaringan utama yang mengendalikan praktik judi online. Sebab, banyak bandar besar beroperasi dari luar negeri sehingga membutuhkan strategi penegakan hukum yang lebih luas dan terkoordinasi.
Ia menekankan pentingnya memperkuat kerja sama internasional karena karakteristik judi online telah melintasi batas negara. Server, aliran dana, hingga pusat kendali sindikat kerap berada di luar Indonesia. Bahkan, sebagian jaringan disebut telah membangun basis operasional di dalam negeri.
Hikmahanto menjelaskan bahwa judi online bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bagian dari kejahatan transnasional yang memiliki dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan. Aktivitas tersebut dapat memicu kerugian ekonomi keluarga, meningkatkan praktik tindak pidana pencucian uang, hingga menimbulkan persoalan sosial yang memengaruhi kondisi mental masyarakat.
Karena itu, ia menilai penanganan judi online harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemutusan akses, penelusuran aliran dana, hingga penindakan terhadap aktor utama yang mengendalikan jaringan tersebut.
Di sisi lain, Hikmahanto juga menyoroti peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mendukung penurunan aktivitas judi online. Menurutnya, langkah pemblokiran terhadap situs dan akun yang terindikasi mempromosikan judi online telah memberikan dampak positif.
Selain melakukan pemblokiran secara masif, Komdigi juga dinilai aktif bekerja sama dengan berbagai platform digital untuk menghapus konten spam maupun promosi judi online yang berpotensi menarik masyarakat menjadi pemain.
Meskipun demikian, Hikmahanto mengingatkan bahwa tantangan pemberantasan judi online masih sangat besar. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertahankan momentum yang telah tercipta dengan memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kerja sama internasional, serta terus memburu bandar-bandar besar yang menjadi pengendali utama jaringan judi online.
Dengan langkah yang menyasar pelaku utama dari hulu hingga hilir, upaya pemberantasan judi online diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus mengurangi dampak negatif kejahatan transnasional terhadap masyarakat Indonesia.(dhil/kmps)










