Koranindopos.com, KAMBOJA – KBRI Phnom Penh di Kamboja mencatat 2.117 warga negara Indonesia (WNI) meminta difasilitasi untuk pulang ke tanah air. Dilansir website Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jumat (23/1/2026), diketahui pada 22 Januari 2026 terdapat penambahan 224 WNI yang minta dipulangkan, dan pada 23 Januari 2026 hingga pukul 17.00 waktu setempat bertambah lagi 164 WNI. Sehingga total 2.117 WNI yang meminta dipulangkan dari tanggal 16–23 Januari 2026.
Lonjakan itu merupakan dampak langsung dari razia yang dilakukan Pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat penipuan (scam) daring, yang menyebabkan banyak warga negara asing, termasuk WNI, keluar dari lokasi sindikat.
Terlihat beberapa kedutaan besar asing di Phnom Penh yang juga dipenuhi oleh ratusan warganya. Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto, menegaskan KBRI terus mengupayakan percepatan kepulangan WNI. ”KBRI tengah berkoordinasi intensif dengan otoritas Kamboja agar WNI mendapatkan percepatan penerbitan exit permit dan keringanan hukuman keimigrasian,” tutur Santo.
Proses pendataan, assessment kasus, dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki paspor juga terus dilakukan secara bertahap. Telah ada dukungan SDM tambahan dari Kementerian Luar Negeri, yang dalam waktu dekat juga akan diperkuat dengan dukungan SDM dan peralatan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Bagi yang punya paspor dan visanya masih berlaku, sudah didorong untuk segera membeli tiket secara mandiri. Puluhan WNI telah membeli tiket dan akan segera kembali ke Tanah Air dalam waktu dekat. Bahkan tidak sedikit yang sudah kembali ke Indonesia tanpa menginfokan kepada KBRI. ”KBRI tengah berkoordinasi intensif dengan otoritas Kamboja agar WNI mendapatkan percepatan penerbitan exit permit dan keringanan hukuman keimigrasian,” tutur Santo.
Proses pendataan, assessment kasus, dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki paspor juga terus dilakukan secara bertahap. Telah ada dukungan SDM tambahan dari Kementerian Luar Negeri, yang dalam waktu dekat juga akan diperkuat dengan dukungan SDM dan peralatan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (dtc/mmr)
