Koranindopos.com, JAKARTA – Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999–2024 mendorong penguatan tata kelola pemerintahan, sinergi antarlembaga penegak hukum, serta perbaikan komunikasi publik sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global, geopolitik, dan transformasi digital.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Silaturahmi Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999–2024 yang berlangsung di Parle Senayan, Jakarta, Rabu malam (22/7/2026). Pertemuan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah mantan pimpinan MPR dan DPR RI, di antaranya Bambang Soesatyo, Marzuki Alie, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Hermanto, Hajriyanto Y. Thohari, Fadel Muhammad, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, dan Amir Uskara.
Dalam forum tersebut, Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan bahwa tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan sekadar menghasilkan banyak kebijakan, tetapi memastikan setiap kebijakan disusun secara matang, dilaksanakan secara konsisten, didukung sistem penegakan hukum yang terintegrasi, serta dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat.
“Tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan semata-mata menghasilkan lebih banyak kebijakan, melainkan memastikan setiap kebijakan disusun secara matang, dilaksanakan secara konsisten, ditegakkan melalui sistem hukum yang bersinergi, serta dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujar Bamsoet.
Menurutnya, negara membutuhkan tata kelola pemerintahan yang mampu menyatukan visi antarlembaga, memperkuat koordinasi, serta membangun kepercayaan publik sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.
Forum menilai pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, disrupsi teknologi, hingga perubahan sosial yang berlangsung cepat.
Dalam kondisi tersebut, kecepatan pengambilan keputusan harus diimbangi dengan kualitas perencanaan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta evaluasi kebijakan yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Marzuki Alie menilai komunikasi pemerintah dengan masyarakat masih perlu diperbaiki. Menurutnya, masih banyak aspirasi masyarakat yang justru disampaikan melalui para mantan pimpinan lembaga negara karena saluran komunikasi pemerintah dinilai belum berjalan optimal.
“Persoalan komunikasi pemerintah dengan masyarakat masih menjadi kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Di bidang investasi pun proses perizinan masih menjadi hambatan serius yang memerlukan perhatian pemerintah,” ujarnya.
Isu pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian utama dalam forum tersebut. Para peserta menilai harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan lembaga peradilan masih perlu diperkuat agar penegakan hukum berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.
Agung Laksono mengatakan maraknya kasus korupsi dengan nilai kerugian yang semakin besar menunjukkan perlunya pembenahan serius dalam sistem penegakan hukum.
“Kasus korupsi yang muncul hampir setiap hari dengan nilai yang semakin besar menunjukkan bahwa penegakan hukum masih memerlukan pembenahan serius. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar setiap persoalan benar-benar memperoleh penyelesaian yang tuntas,” katanya.
Senada dengan itu, Priyo Budi Santoso menilai hubungan antarlembaga penegak hukum harus dibangun secara harmonis agar tidak memunculkan turbulensi politik maupun polemik di ruang publik.
Menurut forum, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh banyaknya institusi yang terlibat, melainkan oleh kuatnya integrasi sistem, kejelasan pembagian kewenangan, pertukaran data yang aman, serta kepemimpinan nasional yang mampu menyinergikan seluruh aparat penegak hukum.
Forum juga menilai komunikasi publik merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah.
Di era digital, masyarakat tidak hanya menilai substansi kebijakan, tetapi juga cara pemerintah menjelaskan tujuan, manfaat, dan arah kebijakan tersebut. Perbedaan pernyataan antarpejabat maupun perubahan narasi yang terlalu cepat dinilai dapat memicu disinformasi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik.
Fadel Muhammad dan Agus Hermanto menilai pemerintah memerlukan juru bicara yang kredibel agar setiap kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.
“Komunikasi publik yang baik merupakan bagian dari keberhasilan pemerintahan,” ujar keduanya.
Sementara itu, Hajriyanto Y. Thohari menekankan pentingnya menjaga keseimbangan demokrasi dengan memperkuat peran DPR sebagai saluran utama penyampaian aspirasi masyarakat melalui mekanisme konstitusional.
Menutup diskusi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan seluruh masukan yang disampaikan para mantan pimpinan MPR dan DPR akan menjadi perhatian dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membenahi struktur komunikasi publik agar penyampaian berbagai program prioritas Presiden dapat lebih efektif. Di sisi lain, DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah melalui komisi-komisi meskipun seluruh partai politik berada dalam koalisi pemerintahan.
“Masukan yang disampaikan seluruh Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999–2024 menjadi perhatian kami. Mengenai kepastian hukum, iklim investasi, penyaluran dana ke daerah, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis hingga pembahasan RUU Perampasan Aset, semuanya terus kami evaluasi dan koordinasikan bersama pemerintah agar menghasilkan kebijakan yang semakin baik,” ujar Dasco.
Forum Kebangsaan menilai penguatan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum yang terintegrasi, komunikasi publik yang efektif, serta peningkatan kualitas birokrasi menjadi prasyarat penting untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. (hai)
