koranindopos.com – Jakarta. Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIEXPO Kemayoran Jakarta resmi dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis (3/8/2023). Pameran yang diselenggarakan Kadin Indonesia bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM ini akan berlangsung hingga Sabtu (5/8/2023).
Mengusung tema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri” dengan tagline “Menjadi Pahlawan di Negeri Sendiri dengan Belanja PDN”, ICEF 2023 bertujuan untuk mendorong optimalisasi belanja produk dalam negeri (PDN) oleh instansi kementerian, lembaga, jajaran pemerintahan provinsi, kota, kabupaten yang menggunakan APBN dan APBD lewat penggunaan katalog elektronik (e-katalog).
“(Event) ini merupakan kerjasama yang sangat baik dari LKPP dan Kadin. Temanya juga sangat selaras dengan semangat kita untuk memperingati HUT RI ke-78, dan tentu merupakan cara untuk terus memperkuat semangat aksi afirmasi belanja produk dalam negeri serta mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang telah digaungkan oleh Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan terus mendukung berbagai aktivitas di dalam rangka untuk menggunakan APBN sebagai instrumen yang sangat penting dalam meningkatkan dan memperkuat penggunaan produk-produk di dalam negeri.
Menurutnya, transaksi melalui katalog elektronik juga menjadi salah satu hal untuk bisa meningkatkan partisipasi pelaku usaha terutama UMKM di dalam pengadaan pemerintah dan badan usaha. Melalui e-katalog, diharapkan transaksi belanja pemerintah mencapai Rp 500 triliun.
“Kami berterima kasih kepada Kadin Indonesia, Kementerian Perindustrian, dan LKPP yang terus mengawal program penggunaaan industri nasional ini, sehingga Indonesia benar-benar akan mampu meningkatkan diri menjadi negara industri yang produktif. Dengan berbagai upaya bersama, kita berharap ekonomi Indonesia akan semakin kuat, akan mampu bertahan, dan bahkan terus tumbuh, berkembang menuju Indonesia Maju,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah terus mengawal realisasi komitmen pemanfaatan APBN dan APBD untuk belanja produk dalam negeri (PDN) yang akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia.
“Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk mencegah praktik korupsi, antara lain dengan pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga melalui katalog elektronik. Sekarang yang tercantum dalam katalog elektronik sudah lebih dari 5 juta produk, dari sebelumnya hanya 50 ribu,” ujar Presiden Jokowi.
Berdasarkan data yang dirilis LKPP, saat ini jumlah produk yang sudah masuk dalam penayangan katalog elektronik mencapai 5.611.676 produk. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa dengan semakin banyak penyedia yang masuk ke dalam katalog elektronik, maka pasar akan semakin kompetitif.
Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa produk tersebut jangan hanya masuk katalog elektronik tapi juga harus dibeli oleh pemerintah. Terlebih, saat ini pemerintah telah menetapkan target pembelian produk dalam negeri hingga 95%.
Terkait hal tersebut, Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi menegaskan akan mengawal perintah Presiden Jokowi dalam hal peningkatan produk dalam negeri. Untuk itu, pihaknya terus mendorong pengoptimalan penggunaan katalog elektronik dan menyiapkan sejumlah upaya lain untuk mendongkrak peningkatan produk dalam negeri.
Saat ini, lanjut Hendi, LKPP bersama Govtech Procurement Telkom tengah melakukan reformasi digital dengan mengembangkan platform katalog elektronik versi terbaru.
“Kami LKPP sangat membuka diri, ada pasar yang luas untuk pelaku UMK-Koperasi dari transaksi APBN/APBD, maka hari ini kita dorong transaksinya lewat katalog elektronik. Terlebih saat ini kami sedang membangun platform baru dari katalog elektronik. Apa manfaatnya? Anda bisa bertransaksi dengan K/L/PD, transaksi yang transparan, efektif, dan bisa meningkatkan kualitas dan pembelian PDN.” tutur Hendi.
Dengan platform terbaru ini, pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik akan semakin transparan. Masyarakat diberikan akses untuk memantau data kebutuhan, harga serta penyedia barang dan jasa. Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin terbuka, tercatat dan terintegrasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan mengatakan gelaran ICEF 2023 merupakan langkah konkret Kadin Indonesia dalam mendukung penguatan ekonomi Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.
“Melalui sistem e-katalog, Kadin Indonesia terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk mencapai target transaksi Rp 500 triliun pada 5 juta produk pada tahun 2023, yang melibatkan 10.000 pengguna E-Katalog, 546 Pemerintah Daerah, dan 34 Kementerian,” ujarnya.
Direktur Satue Event—event organizer ICEF 2023, Bambang Setiawan mengatakan, di area seluas 2.908 m2, ICEF akan diikuti sebanyak 106 peserta pameran yang berasal dari aneka sektor usaha, di antaranya kesehatan, fasilitas publik, peralatan perkakas, kendaraan. Lalu ada telekomunikasi, alat kantor, fashion, makanan dan minuman, teknologi, obat, alat keamanan dan safety, hingga jasa tenaga kerja.
Bambang Setiawan menyebut selama tiga hari pameran, yang dimulai pukul 10:00 sampai 17:00 WIB, pelaku usaha dan buyer pemerintahan ini akan saling berinteraksi dan bernegosiasi lewat beragam acara. Seperti seminar, temu bisnis (business matching), konsultasi, workshop, bimbingan teknis, serta talkshow yang menghadirkan narasumber dari instansi-instansi yang menjadi Unit In Charge untuk mendorong realisasi belanja produk dalam negeri.
Bambang Setiawan juga berharap melalui temu bisnis Tahap VI yang digelar dalam ICEF ini dapat membantu memberikan kemudahan bertransaksi serta tentunya peningkatan belanja produk dalam negeri.
ICEF 2023 didukung oleh Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Telkom Indonesia.
Pada kesempatan ICEF 2023 ini, Bank BRI menawarkan produk modal kerja (PMK) yang diperuntukkan bagi pelaku UMK yang mengerjakan proyek-proyek APBN. Melalui produk modal kerja BRI, vendor-vendor atau pelaku usaha yang mengerjakan proyek pemerintah (K/L) bisa mendapatkan pembiayaan mulai dari di bawah Rp 1 miliar sampai di atas Rp 10 miliar dengan bunganya mulai 8,5%. (why)
