Koranindopos.com – Jakarta. Pemerintah Indonesia bersama Impact Investment Exchange (IIX) meluncurkan sebuah instrumen keuangan inovatif bernama orange bonds, pada pertengahan tahun 2024 silam. Instrumen ini hadir sebagai surat utang berorientasi sosial yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan program Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam aspek kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok marjinal.
Dalam media briefing yang digelar di Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024, Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas, Yanuar Nugroho, menyoroti tantangan besar dalam pembiayaan SDGs. Ia mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan pendanaan yang sangat besar, yaitu mencapai Rp24.000 triliun.
“Orange bonds diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan dengan menyediakan modal untuk proyek-proyek yang fokusnya pada sustainable dan gender equality,” ujar Yanuar.
Pemerintah menilai bahwa sumber pendanaan tradisional belum cukup untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih kreatif dan inklusif seperti orange bonds menjadi sangat penting dalam mendukung percepatan agenda pembangunan berkelanjutan.
Dengan semangat kampanye #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, orange bonds dirancang bukan hanya sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai katalis untuk promosi inklusi sosial ekonomi. Instrumen ini diharapkan mampu memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada perempuan dan kelompok terpinggirkan.
Yanuar menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong adopsi obligasi ini. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan tahun 2025 sebagai momentum untuk menjalin kemitraan dengan sektor swasta demi mendukung mobilisasi inklusi keuangan.
“Kami memang aspirasinya 2025, kita harap bisa punya partner dengan private sektor jadi kita bisa mobilisasi untuk inklusi. Tapi ini harus kolektif, kami tidak memaksakan, tergantung kesiapan,” ungkapnya.
Chief Operating Officer Impact Investment Exchange (IIX), Angela Ng, turut menjelaskan bahwa kehadiran orange bonds tidak bermaksud menggantikan obligasi berkelanjutan yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah. Sebaliknya, instrumen ini bersifat melengkapi dan memperkuat portofolio keuangan berkelanjutan nasional.
Angela menekankan potensi besar dari penerbitan orange bonds. Menurut proyeksinya, instrumen ini mampu memobilisasi dana hingga 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp160 triliun (dengan kurs Rp16.000 per dolar). Tak hanya itu, IIX memperkirakan bahwa orange bonds berpeluang memberdayakan hingga 100 juta perempuan dan kelompok minoritas gender pada tahun 2030.
Setahun setelah peluncuran konsepnya, pada pertengahan 2025, Indonesia resmi menerbitkan Orange Bond perdana. Menariknya, penerbitan ini bukan berasal dari sektor swasta, melainkan dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), lembaga keuangan milik negara yang fokus pada pemberdayaan UMKM dan perempuan prasejahtera.
PNM menjadi institusi pertama yang dipercaya menerbitkan orange bonds di Indonesia, memperkuat komitmen nasional dalam mendukung pembangunan inklusif. Langkah ini sekaligus menandai tonggak penting dalam integrasi keuangan berkelanjutan dan pembiayaan berbasis dampak sosial di Indonesia.
Dengan pengalaman panjang PNM dalam mendampingi usaha mikro dan perempuan prasejahtera, penerbitan obligasi ini diprediksi akan menjadi katalis positif bagi pencapaian target SDGs nasional, khususnya dalam bidang kesetaraan gender, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan inklusi ekonomi.
Peluncuran Orange Bond oleh PNM menjadi wujud nyata dari komitmen Indonesia dalam mencari solusi inovatif untuk mendukung SDGs. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta menjadi kunci sukses implementasi obligasi ini. Dengan potensi besar dalam memobilisasi dana dan memberdayakan jutaan perempuan, orange bonds diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
