Koranindopos.com, Jakarta — Persoalan pemberian informasi kepada pasien dan keluarga menjadi salah satu bagian yang diperiksa dalam perkara pelayanan medis di RSUP Fatmawati pada Maret 2023.
Perkara tersebut diperiksa Majelis Disiplin Profesi setelah Susi Agustini, orang tua Halimun Muhammad, mengajukan pengaduan. Majelis kemudian membacakan Putusan Nomor 34/P/MDP/III/2026 pada 16 September 2026.
Dalam putusannya, Majelis menyatakan Susi Agustini memiliki legal standing dalam perkara tersebut. Majelis juga menyatakan dr. Ramadhana Effendi, Sp.B terbukti melakukan pelanggaran disiplin profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Permenkes Nomor 3 Tahun 2025 jo. Lampiran angka 8 Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan kewajiban memberikan penjelasan secara jujur, etis, dan memadai.
Sanksi yang dijatuhkan berupa penonaktifan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) selama satu bulan. Majelis selanjutnya memerintahkan Konsil Kesehatan Indonesia untuk menindaklanjuti pelaksanaan sanksi tersebut.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan adalah pelaksanaan informed consent. Proses tersebut berkaitan dengan pemberian informasi kepada pasien atau keluarga sebelum persetujuan tindakan medis diberikan, termasuk mengenai kemungkinan dilakukannya kolostomi.
Dalam persidangan, seorang perawat berinisial A yang namanya tercantum dalam dokumen informed consent memberikan keterangan mengenai keterlibatannya dalam dokumen tersebut.
Perawat A menerangkan bahwa dirinya hanya menandatangani dokumen dan tidak mengetahui substansi informed consent. Ia juga menyatakan bukan pihak yang berwenang memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga.
Majelis dalam putusannya turut mencatat sejumlah persoalan administratif pada dokumen informed consent. Di antaranya bagian diagnosis, prognosis, dan alternatif tindakan yang belum lengkap.
Selain itu, putusan mencatat tidak dilakukannya edukasi ulang secara langsung oleh DPJP serta adanya persoalan dalam penandatanganan dokumen informed consent.
Tim Kuasa Hukum Kantor Hukum STAR yang mendampingi Susi Agustini secara pro bono menilai proses persetujuan tindakan medis perlu disertai komunikasi yang jelas. Menurut mereka, pasien atau keluarga perlu memperoleh informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan, risiko, alternatif tindakan, serta kemungkinan tindakan lainnya sebelum memberikan persetujuan.
Perkara ini menjadi bagian dari pemeriksaan disiplin profesi terhadap pelayanan medis yang diberikan pada 2023. Putusan Majelis kemudian menetapkan adanya pelanggaran disiplin profesi serta sanksi penonaktifan sementara STR selama satu bulan. (RIS/Kul)
