JAKARTA, koranindopos.com – Pandemi Covid-19 mendatangkan ujian luar biasa bagi semua negara di dunia. Tidak terkecuali Indonesia. Nyaris semua sektor di tanah air terdampak oleh Covid-19. Tidak hanya kesehatan, tapi juga sektor penting lainnya seperti sosial, ekonomi, dan keuangan masyarakat. Khusus di pedesaan, pandemi membuat tingkat pengangguran terbuka meningkat dari yang sebelum pandemi 3,92 persen menjadi 4,71 persen.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai angka pengangguran di desa selama pandemi terbilang cukup rendah. Apalagi jika dibandingkan dengan daerah perkotaan yang mencapai 8,98 persen. Angka itu meningkat lebih dari dua persen dibandingkan dengan sebelum pandemi sebesar 6,29 persen. Yang mengembirakan adalah angka tingkat kemiskinan di desa menurun dari 12,85 persen pada 2019 menjadi 12,82 persen pada 2020. “Sebelum naik sedikit menjadi 13,10 persen pada 2021,” ujar Abdul Halim Iskandar seperti dikutip dari website resmi Kementerian Desa PDTT, Jumat (14/1).
Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu membandingkan tingkat kemiskinan di kota yang selalu mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada 2019 angka kemiskinan di kota mencapai 6,69 persen, maka pada tahun lalu menjadi 7,89 persen. Terkendalinya persoalan ekonomi di masyarakat pedesaan seiring dengan meningkatnya pendapatan warga dari Rp 882.829 perkapita/bulan menjadi Rp 971.445 perkapita/bulan. “Itu semua dampak positif dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang berperan bagi pemerataan ekonomi desa,” tegas Gus Halim.
Sejak bergulirnya era UU Desa, lanjut Gus Halim, semua desa di Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Setiap tahun pemerintah menganggarkan triliunan rupiah dari APBN untuk desa sesuai amanah UU Desa. Jika pada 2020 dana desa sebesar Rp 71 triliun, maka pada 2021 meningkat menjadi Rp 72 triliun. Semua dana tersebut terserap dengan maksimal di seluruh desa di Indonesia, yang menandakan bahwa perputaran uang dan ekonomi desa bergerak cukup baik. “Termasuk serapan tahun lalu itu cukup bagus yaitu 99,80 persen atau Rp 71,85 triliun,” jelas menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.(hai)
