JAKARTA, koranindopos.com – Penyerapan anggaran program menjadi bagian penting yang setiap tahun menjadi perhatian serius di hampir setiap pemerintah daerah (pemda). Selain serapan yang minim, juga transparansi dan akuntabilitasnya yang kadang bermasalah. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbagi cara kepada seluruh kepala daerah agar serapan program berjalan maksimal.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni berbagi strategi realisasi penyerapan program secara cepat, efektif, tanggap, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut salah satunya dengan melalui peran aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, ASN harus mengedepankan efesiensi sumber daya manusia (SDM), kerja cepat, inovatif, serta menerapkan manajemen kerja. “Selain itu juga yang tidak kalah penting adalah ASN harus meningkatkan produktivitasnya,” jelas Fatoni seperti dikutip dari website resmi, Sabtu (15/1).
Selain itu, lanjut Fatoni, ASN juga perlu memanfaatkan keberadaan teknologi informatika dalam memberikan pelayanan kepada publik. ASN harus berada di garda terdepan dan aktif dalam pemanfaatan sistem IT. “Sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam praktiknya,” jelas dia. Dirinya juga menyinggung soal cara efektif melakukan penyerapan dan realisasi anggaran. Khususnya bagi daerah yang selama ini kesulitan dalam membelanjakan anggaran untuk seluruh program di masing-masing dinas dan lembaga badan daerah.
Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Emil Dardak menilai gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Termasuk mendorong percepatan realisasi APBD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran provinsi dan kabupaten/kota. “Pemerintah daerah dalam ini Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan serta mendorong percepatan realisasi APBD di daerah,” tutur Emil yang turut menghadiri acara yang dihadiri Fatoni.(hai)
