Koranindopos.com – JAKARTA – Pemerintah melalui Istana Kepresidenan memastikan akan melakukan penataan ulang terhadap berbagai aspek pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pengadaan motor listrik yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya menyasar pengadaan motor listrik, tetapi juga seluruh komponen program yang dinilai perlu disesuaikan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Semua nanti akan kita lihat. Tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat,” ujar Prasetyo usai mengikuti rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Terpencil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Pernyataan tersebut menjadi respons atas berbagai pertanyaan publik terkait nasib pengadaan motor listrik BGN yang sebelumnya menjadi sorotan. Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan efektivitas pelaksanaan Program MBG secara keseluruhan.
Selain meninjau pengadaan sarana pendukung, pemerintah juga tengah melakukan refocusing atau penataan ulang sasaran penerima manfaat Program MBG. Langkah ini dilakukan melalui evaluasi data penerima agar bantuan dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Dalam proses tersebut, pemerintah akan mengatur kembali distribusi program di sejumlah wilayah, termasuk melakukan penyesuaian pada sekolah-sekolah yang selama ini menjadi penerima manfaat berdasarkan hasil evaluasi dan skala prioritas terbaru.
Fokus utama penataan ulang diarahkan pada percepatan layanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah menilai masih banyak masyarakat di kawasan tersebut yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi dan belum sepenuhnya terjangkau oleh program.
“Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari Program MBG ini,” kata Prasetyo.
Tak hanya masyarakat di wilayah 3T, pemerintah juga berencana memperluas cakupan penerima manfaat kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang dikenal sebagai kelompok 3B. Kelompok ini dinilai memiliki kebutuhan gizi yang sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak.
Penambahan penerima manfaat dari kelompok 3B ditargetkan mulai terealisasi dalam dua pekan mendatang. Dengan perluasan tersebut, pemerintah berharap Program MBG dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Secara keseluruhan, proses penataan ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu bulan ke depan. Setelah evaluasi rampung, pemerintah akan menetapkan langkah-langkah lanjutan guna memastikan program unggulan tersebut berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Langkah evaluasi ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas gizi nasional sekaligus menekan angka stunting di berbagai daerah Indonesia.(dhil)
