koranindopos.com – Jakarta. Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan inflasi selama masa pemulihan ekonomi Jakarta.
Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, GNPIP menjadi langkah konkret Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta untuk menstabilkan inflasi. Karena Jakarta punya kontribusi yang besar terhadap inflasi nasional. Jakarta, lanjut Sri, berkontribusi 16 – 17 persen pada perekonomian nasional. ”Berdasar data survei biaya hidup tahun 2018, bobot Inflasi Jakarta itu 27,33 persen. Artinya betul-betul signifikan,” ujarnya.
Karena itu, TPID harus mampu menjaga inflasi stabil di angka 3 persen plus minus 1 persen.
Menurut Sri, bobot Inflasi yang cukup besar bukan hal yang mudah untuk dikendalikan. Terlebih, hampir 98 persen produk yang beredar di Jakarta berasal dari daerah lain. Upaya pengendalian inflasi salah satunya dilakukan dengan menjaga stok pangan. ”Mulai 2010 kami sudah berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam memperkuat pengendalian inflasi pangan,” tutur Sri.
Mulai dari program pasar murah, perluasan kerja sama antardaerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi melalui kebijakan pengendalian inflasi. Hal senada disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Arlyana Abubakar. Menurut dia, GNPIP merupakan program nasional, tapi semua provinsi juga melakukan gerakan tersebut. karena gerakan itu merupakan kolaborasi seluruh stakeholder. ”Jadi memang ada sisi demand, ada sisi supply. Gerakan ini lebih meng-address sisi supply. Kalau sisi supply kan berbagai macam barangnya, salah satunya makanan dan minuman. Ini yang sedang kami upayakan supaya harga-harga pangan tidak terlalu berfluktuasi,” jelasnya.
Dengan harga yang tidak melonjak, lanjutnya, masyarakat bisa tetap membeli bahan kebutuhan pokok secara wajar. Sehingga tidak berdampak terlalu besar terhadap inflasi.
Menurut Arlyana, pihaknya bersama TPID di Jakarta sudah merencanakan pengendalian inflasi lewat strategi 4K. Yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Dengan adanya GNPIP, pihaknya bisa lebih leluasa mengimplementasikan lima program utama. Pertama, operasi pasar di berbagai komoditas pangan. Terutama beras, cabai, dan bawang. ”Karena memang harga bawang merah dan putih yang agak-agak berfluktuasi,” jelasnya.
Kemudian, pengembangan urban dan digital farming. Ketiga, perluasan kerja sama antardaerah, dan keempat dukungan sarana produksi pangan. Terakhir, mendorong diversifikasi dan penggunaan produk olahan pangan. (wyu/mmr)
