JAKARTA, koranindopos.com – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri Jakarta masih berproses saat ini. Tidak terkecuali PPDB Bersama, yakni PPDB di sekolah swasta yang digandeng Pemprov DKI. PPDB Bersama itu untuk mengakomodir anak-anak yang masuk dalam kuota Afirmasi. Yakni, anak-anak yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Kepala Sub Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah menuturkan, PPDB Bersama tidak bisa diakses semua orang, melainkan hanya anak-anak yang memiliki KJP dan KIP. ”PPDB kan ada banyak jalur, salah satunya jalur Afirmasi. Jalur itu adalah jalur prioritas satu mereka yang memiliki dua kemudahan pemberian bantuan, yang penerima KJP dan KIP. Kami sepakat ini mereka adalah yang sangat rentan miskin sekali. Maka itu diprioritaskan untuk bisa bersekolah,” jelasnya.
Taga lantas menjelaskan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB dan Juknis Disdik DKI, kuota atau daya tampung Jalur Afirmasi PPDB reguler tahun ini hanya 25 persen. PPDB reguler itu hanya sekolah-sekolah negeri. Namun, dengan kuota tersebut, tidak seluruhnya anak yang masuk dalam kategori Afirmasi bisa tertampung. ”Jumlah penerima KJP dan KIP di Jakarta itu banyak sekali. Kalau dipaksakan ke sekolah negeri, jelas tidak bisa tertampung karena jumlahnya mencapai belasan ribu anak,” terangnya.
Sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap pendidikan yang belum bisa diakses oleh seluruh anak, dia menyebutkan DKI sejak tahun lalu mengadakan PPDB Bersama. Tahun lalu, daya tampungnya hanya sekitar 3.000-an dan hanya untuk SMA. Tahun ini, sudah menjangkau SMA dan SMK yang total daya tampungnya 6.909 anak. Perinciannya, sebanyak 108 SMA dengan daya tampung 3.500 anak dan 152 SMK sekolah dengan daya tampung 3.409 anak.
”PPDB Bersama ini bersamaan mulainya dengan PPDB Reguler. Cuman, ada nama sekolah swasta dalam daftar. Masyarakat bisa memilih itu, tapi hanya masyarakat yang masuk kelompok Afirmasi,” jelasnya. Sama dengan fasilitas yang diterima anak lolos PPDB reguler, anak yang lolos PPDB Bersama juga akan dibiayai pemerintah sampai lulus.
Dia mengakui, jumlah daya tampung PPDB Bersama itu masih belum sesuai jumlahnya dengan penerima KIP maupun KJP di Jakarta yang mencapai belasan ribu. Hal itu karena keterbatasan anggaran di Dinas Pendidikan DKI.
”Memang tidak bisa tertampung semuanya, masih banyak. Iya, masalah anggaran. Kita mampunya saat ini baru SMA dan SMK. Mungkin tahun depan bisa nambah ke SMP juga,” jelasnya. Sebab, jalur Afirmasi SMP juga tidak bisa tertampung seluruhnya di sekolah negeri. ”Ini tahun kedua PPDB Bersama di Jakarta. Mudah-mudahan kedepan bisa lebih banyak lagi,” katanya.
Memang, untuk kebutuhan dana yang dibayarkan pemerintah terhadap sekolah swasta tersebut disebutkan Taga berbeda-beda. Makanya, sebelum bergabung dengan PPDB Bersama, sekolah swasta tersebut bekerjasama terlebih dahulu dengan Disdik DKI. ”Melalui kerjasama itu, seperti halnya negeri, diharapkan tidak ada lagi yang harus dibayarkan anak meski di sekolah swasta,” tambahnya. (wyu/mmr)
