koranindopos.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menilai kebakaran yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan pola pengelolaan sampah yang hanya bertumpu pada penimbunan di tempat pembuangan akhir.
Eddy mengatakan kebakaran TPA Jatiwaringin menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan sampah nasional telah mencapai titik yang membutuhkan perubahan mendasar. Karena itu, ia mendukung percepatan penerapan sistem Waste-to-Energy (WTE) yang tengah didorong pemerintah sebagai solusi jangka panjang.
“Kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi alarm bahwa kapasitas pengelolaan sampah kita sudah berada di titik yang membutuhkan perubahan mendasar. Termasuk di dalamnya adalah memproses sampah menjadi sumber daya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk menjadi energi listrik,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis.
Menurut Eddy, Indonesia memproduksi sekitar 56 juta ton sampah setiap tahun. Namun, sebagian besar sampah tersebut masih berakhir di tempat pemrosesan akhir dengan metode penimbunan (landfill), yang berisiko menimbulkan kebakaran akibat akumulasi gas metana, meningkatkan pencemaran lingkungan, sekaligus menyia-nyiakan potensi energi dan nilai ekonomi dari sampah.
Sebagai Wakil Ketua Umum PAN, Eddy menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden yang mempercepat pembangunan fasilitas Waste-to-Energy di berbagai daerah sebagai bagian dari reformasi sistem pengelolaan sampah nasional.
Menurutnya, teknologi WTE mampu menjawab dua persoalan sekaligus, yakni mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Program Waste-to-Energy merupakan salah satu solusi strategis karena mampu menjawab dua tantangan sekaligus, yakni mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Inilah bentuk nyata ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah dari sesuatu yang selama ini dianggap sebagai limbah,” katanya.
Eddy menjelaskan, teknologi Waste-to-Energy telah diterapkan secara luas di berbagai negara maju dengan standar lingkungan yang ketat. Oleh karena itu, ia menegaskan pembangunan dan operasional fasilitas WTE di Indonesia harus memenuhi ketentuan lingkungan hidup, menggunakan teknologi terbaik, serta diawasi secara transparan.
“Pelaksanaan program ini harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan memenuhi standar emisi internasional, diawasi secara ketat, dan menghasilkan energi bersih yang kita butuhkan dalam rangka transisi energi,” ujarnya.
Meski mendukung pembangunan fasilitas WTE, Anggota Komisi XII DPR RI tersebut menegaskan bahwa upaya pengurangan sampah dari sumber tetap harus menjadi prioritas. Ia mendorong penguatan budaya pemilahan sampah rumah tangga, peningkatan kegiatan daur ulang, pengembangan bank sampah, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan.
“Waste-to-Energy bukan berarti kita mengabaikan upaya pengurangan sampah. Justru WTE menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi harus didaur ulang terlebih dahulu, sedangkan residunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi,” jelasnya.
Eddy berharap peristiwa kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat transformasi pengelolaan sampah nasional dari sistem yang berorientasi pada penimbunan menuju pengelolaan modern berbasis teknologi, ekonomi sirkular, dan energi bersih.
“Persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan memperluas TPA. Kita membutuhkan keberanian melakukan lompatan kebijakan melalui percepatan pembangunan Waste-to-Energy sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia yang lebih bersih, lebih sehat, sekaligus lebih mandiri dalam penyediaan energi. Momentum ini harus kita manfaatkan agar kejadian seperti kebakaran TPA Jatiwaringin tidak terus berulang di masa mendatang,” pungkasnya. (hai)
