koranindopos.com – Makassar. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan dan Google Indonesia menyelenggarakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran literasi digital dalam menangkal segala konten negatif untuk mewujudkan pemilu yang damai.
“Kebutuhan literasi digital semakin nyata apalagi di tengah penyelenggaraan pemilu yang saat ini kita hadapi dimana kemunculan konten yang melanggar peraturan perundangan serta mengandung informasi yang sangat dapat semakin mudah beredar,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi dalam sambutannya pada kegiatan Literasi Digital untuk Pemilu Damai yang diselenggarakan di Upperhills Convention Hall, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (01/02/2024).
Hal yang dimaksud oleh Menteri Budi terkait konten yang melanggar peraturan adalah informasi tidak benar yang ditemukan pada unggahan video 17 Januari 2024 dengan ditemukannya kotak suara ganda di kota Makassar.
“Inilah salah satu contoh nyata bagaimana sebuah hoaks bisa memanipulasi kepercayaan masyarakat pada institusi pemilu,” lanjutnya.
Menteri Budi menambahkan, dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar terhindar dari hoaks sebagai konten negatif, Kemenkominfo terus melakukan upaya mengadakan gerakan literasi digital dengan berfokus pada 4 pilar materi, yaitu digital skills, digital safety, digital culture, dan digital ethics.
“Dari materi 4 pilar literasi digital ini, ada tips yang ingin saya bagikan agar kita semua tidak menjadi korban akibat dari penyebaran hoaks yaitu dengan mengingat BAS, baca informasi dengan hati-hati, ayo cek dulu kebenaran informasinya, dan stop informasi bohong dan juga mengandung unsur SARA,” pungkasnya.
Sesi Workshop “Cerdas Berinternet, Pintar Tangkal Hoaks”
Kegiatan dibuka dengan sesi workshop bertema “Cerdas Berinternet, Pintar Tangkal Hoaks” yang diisi oleh perwakilan Information and Communication Technology (ICT) Watch dan salah satu konten kreator lokal. Sesi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman praktik langsung menggunakan gawai masing-masing, hal tersebut dilakukan agar para peserta mengetahui bagaimana cara melakukan cek fakta dan memahami tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari hoaks.
Direktur ICT Watch, Indriyatno Banyumurti membuka sesi workshop dengan menyampaikan bahwa organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menemukan sebanyak 646 hoaks terkait pemilu di media sosial sepanjang tahun 2023. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat masih belum dapat melindungi diri dari paparan berita bohong yang diterima dari internet khususnya media sosial.
“Setidaknya kita harus tau cara kerjanya platform media sosial, ada salah satu algoritma yang bernama filter bubble atau gelembung saring. Dia menyaring informasi agar kita betah ada di platform media sosial mereka. Caranya adalah dengan menyodorkan informasi yang kita suka dan membuang informasi yang tidak kita suka,” jelas Indriyatno.
Indriyatno menambahkan, semua asupan yang diterima dari media sosial itu tergantung dari preferensi penggunanya. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk tetap bersikap positif di media sosial agar terhindar dari konten negatif termasuk hoaks.
“Tapi gimana caranya kita mengetahui informasi yang didapat itu hoaks atau tidak? Jawabannya kita harus memakai logika. Karena hoaks itu menyerang emosi seseorang terlebih dahulu, makanya kita harus selalu berpikir kritis ketika menerima informasi,” tambahnya.
Hoaks juga bisa berkembang biak seiring berjalannya waktu, Konten Kreator, Adhy Basto menjelaskan bahwa untuk mencegah perkembangbiakan hoaks bisa dimulai dari menahan diri agar tidak terprovokasi oleh berita bohong tersebut.
“Karena Kadang hoaks datang bukan karena kita informasi dari orang lain, tapi kadang kita juga yang membuatnya sendiri tapi kita tidak sadar. Siapa yang bisa untuk menangkal hoaks itu? Ya diri kita sendiri,” jelas Adhy.
Sesi Talkshow “Cerdas Memilih, Bijak Berkreasi”
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi talkshow yang diisi dengan diskusi antar para narasumber dalam pembahasan bagaimana cara melakukan pemilihan secara cerdas dan menggunakan media digital dengan bijak.
Sesi talkshow dibuka oleh tanggapan dari Kebijakan Publik Google Indonesia, Arianne Santoso yang menyampaikan bahwa proses pengambilan keputusan saat pemilu harus didasarkan oleh penggunaan data yang akurat dan valid.
“Penyebaran berita bohong atau hoaks ini bisa mempengaruhi opini publik secara negatif. Dalam hal ini, Google membantu untuk memberikan informasi secara kredibel, yang harus ada data berbasis kebenaran. Jadi kami bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu yang memiliki legitimasi dalam menentukan benar atau salahnya informasi seputar politik,” tutur Arianne.
Tidak hanya bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu, Google bersama University of Cambridge melakukan riset mengenai alasan mengapa seseorang terprovokasi hoaks dan menemukan adanya tiga metode yang dipakai untuk menyebarkan hoaks, yaitu dengan memancing emosi seseorang, merusak reputasi, dan memanipulasi gambar dan video.
Dalam kesempatan yang sama, Aurelie Moeremans selaku Figur Publik membagikan pengalamannya sebagai cara untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan yang bijak dengan mengatakan bahwa jangan mudah terprovokasi ketika mendapatkan berita yang bombastis seputar pemilu di media sosial.
“Jadi kalau ada berita di medsos yang bombastis banget nih kita harus cari tau dulu kebenarannya misalnya di Google atau di media-media lainnya yang terpercaya. Kita harus lebih kritis lagi, Sebelum disebarin harus dipastiin dulu bener apa engga. Fokus sama berita-berita valid aja,” ucap Aurelie.
Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menanggapi pandangan Aurelie mengenai pentingnya mengembangkan kreativitas dalam menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye politik yang positif dan membangun. Mardiana mengatakan bahwa penggunaan media sosial dalam penyelenggaraan pemilu menjadi alat bantu tersendiri bagi KPU dan Bawaslu dalam melacak jejak digital para kandidat paslon.
“Platform media sosial tidak hanya menjadi pendistribusian informasi, tetapi juga jadi alat kerja dari KPU dan Bawaslu. Dengan alat kerja ini kita bisa menelusuri profil para paslon dengan men-tracking jejak digitalnya, jadi kita juga terbantu dalam memverifikasi untuk membuat keputusan apakah tindakan mereka misalnya dari aspek administrasi pernah digugat salah secara hukum atau tidak,” ujarnya.
Sementara itu, Key Opinion Leader (KOL), Amanda Belina, mengajak pemilih muda untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai upaya membangun pemilu yang damai. Memilih berdasarkan informasi yang akurat juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan pemilih pemula saat pemilu nanti.
“Kita sebagai generasi penerus bangsa, harus melakukan yang terbaik untuk bangsa. Karena satu suara dari kita semua akan menentukan gimana gambaran negeri ini kedepannya,” pungkas Amanda.
Kegiatan Literasi Digital untuk Pemilu Damai Makassar merupakan salah satu upaya literasi digital untuk segmen masyarakat umum dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo). Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024. (ris)
