koranindopos.com – Jakarta. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menguji skema pendanaan dan model bisnis koperasi terintegrasi melalui 22 titik piloting Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Program ini merupakan bagian dari inisiatif besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang terhubung langsung dengan ekosistem bisnis BUMN.
Dalam rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (4/6/2025), Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan beberapa BUMN besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Perum Bulog, PT Pos Indonesia, dan PT Pertamina Patra Niaga akan dilibatkan dalam tahap awal program ini.
“Piloting ini akan sama-sama kita kawal supaya berhasil. Dengan begitu, tingkat kegagalan Kopdes/Kelurahan Merah Putih nantinya dapat diminimalisir,” ujar Kartika.
Kementerian BUMN juga akan menyiapkan beberapa mock-up Kopdes Merah Putih sebagai percontohan nasional. Mock-up ini akan dirancang dengan standar tampilan dan ekosistem bisnis yang sudah terbentuk untuk menjadi referensi bagi pembentukan koperasi lainnya di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan bahwa total akan ada 80 mock-up Kopdes Merah Putih yang disiapkan sebelum peluncuran resmi program nasional.
“Mock-up yang sudah kita identifikasi di beberapa titik akan kita seleksi lagi mana-mana yang kita setujui dan akan kita lakukan dengan pendekatan seideal mungkin,” katanya.
Ferry menekankan bahwa peran satuan tugas (satgas) wilayah sangat krusial, terutama dalam proses verifikasi aset serta pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan koperasi secara optimal.
Pemerintah menetapkan target ambisius: pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang akan resmi diluncurkan pada 12 Juli 2025, dan ditargetkan aktif beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025.
Untuk mendukung realisasi target tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp400 triliun. Setiap unit koperasi akan mendapatkan plafon pinjaman modal awal hingga Rp3 miliar guna memulai operasional dan pengembangan bisnisnya.
Program ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama perekonomian desa sekaligus mendorong partisipasi BUMN dalam penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. (hai)
