JAKARTA, koranindopos.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau Kartu Sembako untuk 2022 dapat dicairkan secara tunai guna percepatan penyaluran. Dana bansos langsung rapel selama tiga bulan (Januari, Februari, dan Maret) sebesar Rp600 ribu per keluarga penerima manfaat.
“Untuk percepatan penyaluran bantuan, untuk triwulan pertama kami melakukan transfer langsung,” ujar Mensos Risma, Minggu (20/2/2022).
Mekanisme pencairan bantuan itu oleh PT Pos Indonesia, tidak melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga diharapkan bisa meningkatkan kecepatan dalam penyaluran. Petugas Pos bisa mengantarkan bansos itu ke rumah keluarga penerima.
Tahun Anggaran 2021, pagu bansos Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kemensos sebesar Rp102,5 triliun. Sebesar 2,1 persen dari pagu tersebut, masih membutuhkan penyaluran pada tahun 2022. Penyaluran dipercepat karena masih ada sekira 3 juta KPM pada tahun lalu belum bisa mencairkan dana itu.
Keputusan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai, merupakan hasil evaluasi dari penyaluran di sejumlah tempat. Pasalnya, banyak KPM menerima bantuan dalam bentuk paket. Yang semestinya KPM bisa bebas menentukan jenis barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Di sejumlah lokasi juga diketahui kualitas barangnya di bawah standar.
Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang, seperti beras atau paket sembako. Dengan model bansos tunai diharapkan memudahkan masyarakat mencari barang yang memang dibutuhkan.
Untuk meningkatkan akurasi salur bansos, Mensos menyatakan pihaknya terus melakukan pembaruan data. Mengingat data begitu dinamis. “Saya menandatangani SK setiap bulan. Jadi setiap bulan dilakukan pembaruan data. Karena data kependudukan kan selalu dinamis. Begitu saya sahkan, sebentar kemudian ada yang meninggal, ada yang pindah dan sebagainya,” imbuhnya.
Karena itu, Menteri Risma meminta pemerintah daerah secara terus menerus melakukan pembaruan data penduduk dan menyelaraskannya dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Adapun, penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan langsung melalui top up ke rekening masing-masing KPM. “Mulai minggu depan yang PKH bisa langsung mencairkan untuk yang triwulan pertama,” kata Risma. (dni)
