Koranindopos.com, Sumsel – Koperasi Simpan Pinjam Rukun Iku Agawe Santoso (KSP RIAS) mencatatkan total aset sebesar Rp138,35 miliar, dengan jumlah karyawan sebanyak 63 orang. Koperasi yang memiliki satu kantor pusat dan sembilan kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, memiliki sebanyak 10.102 anggota, sebagian besar anggotanya merupakan petani dan pegawai.
Ketua KSP RIAS Sarkam mengatakan, dengan setoran awal sebesar Rp202.000, seluruh anggota memiliki hak yang sama dalam meminjam dan menyimpan uang di koperasi. Pinjaman tersebut menawarkan bunga yang ringan sehingga bermanfaat bagi anggota yang akan mengembangkan usahanya. Adapun program simpanan yang dimiliki KSP RIAS bervariasi, mulai dari Simpanan Haji (Sihaj), Simpanan Bunga Harian (Sibuhar), Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka), hingga Tabungan Siswa (Tasis) yang diperuntukkan khusus untuk pelajar.
“Latar belakang terbentuknya koperasi di tahun 1985 adalah untuk menata dan mewadahi pelaku ekonomi terutama kelas menengah ke bawah. Melalui sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UKM, KSP RIAS mendapatkan informasi mengenai Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), yakni satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang menyalurkan pinjaman kepada koperasi dengan bunga layanan rendah,” kata Sarkam.
Sebagai mitra kerja, lanjut Sarkam, KSP RIAS memilih LPDB-KUMKM dibanding lembaga pembiayaan lain atau perbankan. Hal ini dikarenakan, koperasi mendapat banyak manfaat mulai dari proses pengajuan pinjaman yang mudah, bunga yang ringan, serta pembayaran angsuran yang bisa disesuaikan misalnya per tiga bulan. Layanan dan pendampingan LPDB-KUMKM juga dirasakan oleh koperasi, sehingga membawa dampak signifikan bagi perkembangan usaha anggota, tambahnya.
Kemudahan tersebut menjadikan LPDB-KUMKM sebagai pilihan utama koperasi dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Sejak tahun 2010 hingga 2022, KSP RIAS sudah lima kali memperoleh fasilitas pinjaman dari LPDB-KUMKM. Pinjaman pertama pada tahun 2010 sebesar Rp1 miliar, pinjaman kedua pada tahun 2012 sebesar Rp6 miliar, dan pinjaman ketiga pada tahun 2015 sebesar Rp12 miliar. Ketiga pinjaman tersebut kini telah lunas.
Pada tahun 2020, KSP RIAS kembali mendapatkan pinjaman yang keempat sebesar Rp15 miliar, dan tahun 2022 mendapat pinjaman kelima sebesar Rp4,95 miliar. Kedua pinjaman tersebut hingga saat ini tercatat dengan kolektibilitas pembayaran lancar. Sarkam menjelaskan, melalui kerja sama LPDB-KUMKM dengan KSP RIAS selama kurun waktu 12 tahun, mendorong koperasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja layanannya kepada anggota.
Sementara itu, memaknai arti di balik nama “Rukun Iku Agawe Santoso (RIAS)”, Sarkam menuturkan filosofi dasar kehidupan bahwa manusia apabila hidupnya rukun, pasti akan menjalani tugasnya dengan baik. Sarkam berharap, melalui tantangan yang dihadapi di tahun 2023 ini, koperasi mampu memenuhi kebutuhan permodalan, serta meningkatkan layanan pinjaman kepada anggota.
“Harapannya, LPDB-KUMKM semakin proaktif dalam menjaring koperasi-koperasi terbaik, dan melakukan sejumlah pelatihan kepada koperasi guna memaksimalkan penyaluran dana bergulir di Indonesia. Selain bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM, KSP RIAS juga bekerja sama dengan Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota,” jelas Sarkam.
Senada dengan Sarkam, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan bahwa LPDB-KUMKM terus berupaya memberi kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha koperasi. Di antaranya, melalui perbaikan dari sisi internal terkait prosedur pengajuan pinjaman, perampingan syarat kriteria, serta pemanfaatan infrastruktur berbasis teknologi.
“Digitalisasi layanan yang digunakan LPDB-KUMKM merupakan upaya mempercepat penyaluran dana bergulir, serta strategi dalam menjangkau koperasi dan UMKM (KUMKM) seluas-luasnya. Melalui digitalisasi bisnis proses, manajemen tata kelola keuangan dan peningkatkan fungsi layanan, LPDB-KUMKM optimis mampu menyalurkan dana bergulir sesuai target yang ditetapkan. Kemudahan akses permodalan dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM juga merupakan langkah pemerintah dalam menciptakan koperasi-koperasi modern di masa depan,” tutur Supomo.
Dengan bunga pinjaman yang rendah, lanjut Supomo, LPDB-KUMKM menjadi pilihan tepat bagi koperasi dalam perkuatan permodalan khususnya disektor usaha produktif. Melalui LPDB-KUMKM, koperasi mendapatkan akses permodalan yang mudah, murah, dan ramah, serta mengedepankan fungsi layanan dan pendampingan.
“Pendampingan dan pelayanan berbasis teknologi diterapkan LPDB-KUMKM guna memudahkan mitra koperasi dan anggotanya dalam mengembangkan usaha. Harapannya, bukan hanya mengedepankan dari sisi bisnis proses, namun juga dari sisi efisiensi layanan, transparansi, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LPDB-KUMKM,” tutup Supomo. (ris)
