koranindopos.com , Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, mendorong pemerintah untuk mempercepat program transisi dari penggunaan kompor gas LPG ke kompor listrik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG, terutama di tengah ketidakpastian harga energi global akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung DPR, Senin (15/6), Eddy menegaskan bahwa biaya transisi ke kompor listrik akan jauh lebih efisien dibandingkan beban subsidi yang selama ini harus ditanggung pemerintah untuk impor LPG.
“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” kata Eddy dalam rapat tersebut.
Menurutnya, tingginya ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Karena itu, diversifikasi sumber energi rumah tangga melalui pemanfaatan listrik perlu dipercepat guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk mendukung program kompor listrik.
Menurut Bahlil, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor sekaligus mendorong pemanfaatan energi yang lebih beragam.
“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Bahlil meminta dukungan Komisi XII DPR RI dalam melakukan pendataan wilayah yang paling membutuhkan bantuan kompor listrik. Pendataan tersebut dinilai penting agar implementasi program dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi sepeda motor listrik dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sebagai bagian dari upaya percepatan transisi energi nasional.
Pemerintah berharap berbagai program tersebut dapat menekan konsumsi LPG impor, meningkatkan penggunaan energi yang lebih bersih, serta memperkuat ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang. (hai)
