koranindopos.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, berharap kawasan industri dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.
“Kita berharap kawasan industri benar-benar menjadi katalis penciptaan lapangan kerja yang berkualitas,” ujar Menaker saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Nasional yang digelar dalam rangka Musyawarah Nasional IX Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), di Jakarta Selatan, Kamis (19/6/2025).
Menaker menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tiga strategi utama untuk mendukung keberlanjutan industri nasional. Ketiga strategi tersebut meliputi penguatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, transformasi hubungan industrial, serta penegakan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Pada strategi pertama, Kemnaker menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, inklusivitas, dan produktivitas tenaga kerja sebagai fondasi ketahanan industri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi lembaga pelatihan vokasi yang modern, responsif terhadap kebutuhan industri, dan berorientasi pada keterampilan masa depan (future skills).
Selain itu, Kemnaker terus memperluas akses kesempatan kerja yang inklusif bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan. Untuk membangun budaya kerja yang adaptif dan kompetitif, Kemnaker juga akan meluncurkan Gerakan Nasional Produktivitas sebagai inisiatif nasional untuk mendorong budaya kinerja dan pertumbuhan di seluruh dunia kerja.
Strategi kedua berfokus pada pembangunan hubungan industrial yang transformatif. Kemnaker mendorong perubahan pola hubungan kerja dari pendekatan konfrontatif menjadi pola kemitraan berbasis visi bersama (shared purpose), melalui penguatan dialog sosial antara manajemen dan serikat pekerja.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan regulasi. Diperlukan kepercayaan dan kerja sama yang kuat antara manajemen dan pekerja,” tegas Menaker.
Sementara itu, strategi ketiga diarahkan pada penciptaan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan melalui penegakan norma ketenagakerjaan dan standar K3. Kemnaker terus meningkatkan pengawasan terhadap berbagai isu ketenagakerjaan prioritas, seperti penahanan ijazah, diskriminasi dalam rekrutmen, pelanggaran hak pasca-PHK, pelanggaran K3, hingga praktik pungutan liar.
Upaya penegakan ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi sistem pengawasan dan pelaporan, serta pelibatan aktif para pemangku kepentingan dalam menciptakan tata kelola ketenagakerjaan yang lebih transparan dan akuntabel. (rls/IPC)
