JAKARTA, koranindopos.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengkhawatirkan kesehatan peserta didik yang mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen seiring meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan agar gelombang Covid-19 yang terjadi pada tahun lalu tidak terulang kembali tahun ini. Terlebih tingkat penularan varian Omicron lebih cepat dibanding varian lain sebelumnya. Termasuk di lingkungan sekolah, baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag).
Netty menjelaskan, pihaknya memang khawatir terjadi learning loss yang disebabkan terlalu lamanya masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Akan tetapi risiko tersebut harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun. Dengan meningkatkan varian Omicron dalam beberapa hari terakhir dia khawatir keselamatan peserta didik. “Saya minta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka 100 persen ini,” tegas istri mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu dalam keterangannya kepada media, Jumat (28/1).
Terlebih, lanjut tokoh perempuan Jawa Barat itu, orang tua atau wali tidak diberikan pilihan untuk menentukan apakah anak mengikuti PTM 100 persen atau PJJ. Orang tua dipaksa dengan peraturan bahwa anak wajib PTM 100 persen, tidak ada opsi untuk mengikuti PJJ. “Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?” jelas dia. Netty menambahkan bahwa di Singapura yang saat ini sedang dihantam Omicron, anak-anaklah yang mendominasi beberapa rumah sakit (RS). Jika Indonesia tak belajar dari kejadian di negeri tetangga tersebut, maka kejadian seperti itu merembet ke tanah air.
“Anak-anak di bawah 12 tahun yang terinfeksi Covid-19 varian Omicron jauh lebih tinggi dari pada usia 16 tahun ke atas (di Singapura). Jangan sampai kejadian ini juga kita alami,” tutur Netty. Karena itu, dia juga meminta pemerintah mau mendengar dan menerima saran dari para ahli kesehatan.Para asosiasi medis seperti IDAI, PAPDI, PERDATIN dan lain-lain sudah sejak beberapa hari lalu meminta agar PTM dievaluasi. Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. “Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar,” tandas Netty.(hai)
