Koranindopos.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Rusdi Kirana, menegaskan bahwa konsep ekonomi konstitusi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak kepada rakyat, bukan sekadar menjadi narasi politik maupun slogan kampanye.
Pernyataan tersebut disampaikan Rusdi saat memberikan sambutan dalam Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.
Menurut Rusdi, arah kebijakan ekonomi nasional harus kembali berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.
“Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, dan PKB hadir sebagai penopang arah kebijakan ekonomi itu,” ujar Rusdi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan arah baru kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang tepat sebagai hasil pembelajaran dari perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.
Menurut Muhaimin, gagasan tersebut bukanlah konsep baru karena telah lama menjadi bagian dari pemikiran Presiden Prabowo sebelum menjabat sebagai kepala negara.
“Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat,” katanya.
Meski demikian, Muhaimin menilai tantangan terbesar bukan lagi terletak pada konsep kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan.
“Problem utama kita ada di pelaksanaan. Arahnya sudah benar, tetapi implementasinya yang harus terus diperbaiki. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini,” ujarnya.
Diskusi publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan ekonom, antara lain mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, serta Direktur Keadilan Fiskal Center of Economic and Law Studies, Media Wahyu Askar.
Kegiatan juga dihadiri jajaran pengurus DPP PKB, di antaranya Jazilul Fawaid, M. Hasanuddin Wahid, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Nihayatul Wafiroh, serta sejumlah anggota DPR RI Fraksi PKB.
Melalui forum tersebut, PKB berharap lahir berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat implementasi kebijakan ekonomi yang berlandaskan konstitusi, berpihak kepada rakyat, dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional di masa depan. (ris)
