BALI, koranindopos.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tidak ingin terganggu dengan polemik wacana penundaaan Pemilu 2024. Kementerian tersebut tetap fokus menyiapkan standby pusat data untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan, langkah yang lembaganya tempuh merupakan bagian dari integrasi data nasional dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Johnny menyatakan, pada akhir tahun 2023 menyebut bahwa pemerintah menargetkan Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Bekasi dapat dioperasikan. Dia minta doa dan dukungan warga Indonesia agar timnya bekerja dengan cepat sehingga pada akhir tahun 2023 pekerjaannya sudah selesai. “Kenapa? Waktu yang sangat terbatas, 14 Februari 2024 (Pemilu 2024) itu bukan waktu yang lama. Jangan sampai ada yang tertunda sehingga tersedia layanan pusat data,” ujar dia dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu Untuk Digitalisasi Indonesia, yang berlangsung secara hibrida dari Hilton Resort Nusa Dua, Badung, Bali, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkominfo, Kamis (24/3).
Selain di Bekasi, Johnny menyebutkan PDN juga akan dibangun di Batam, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan Labuan Bajo. Pusat Data Nasional yang dibangun ini sesuai kesiapan jaringan fiber optik yang ada di Indonesia baik lintas utara, tengah maupun selatan. Dia mempersilakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggunakannya. “Dan saya kira sudah digunakan, tetapi nanti kita menyiapkan kapasitas yang besar. PDN yang disediakan ini merupakan quadruple redundancy,” jelas Johnny.
Elite Partai NasDem itu menjelaskan, saat ini terdapat 2.700 pusat data pemerintah yang tersebar baik di pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, dari data itu hanya 3 persen saja yang memenuhi standar global atau yang disebut dengan cloud computing. Selebihnya ethernet dan server biasa. “Itu inefficient dan sangat merepotkan. Hampir tidak mungkin melakukan interoperabilitas data yang tersebar di seluruh wilayah tanah air dengan 2.700 pusat data tersebut. Untuk itu kita sudah menyiapkan pembangunan pusat data nasional (government cloud) Tier-IV standar global untuk menampung kebutuhan hilir dari ruang digital,” papar Johnny.(hai)
